Bukti KPK Ikut Campur Proyek Panas Bumi dan Menyingkirkan Bumigas Energi

TOPIKONLINE – Bongkar fakta dan data dugaan kejahatan oknum KPP, Khresna membuka catatan demi catatan terkait dugaan kejahatan pihak-pihak yang ingin menyingkirkan PT Bumigas Energi sebagai berikut.

– PT Geo Dipa Energi tidak memiliki izin usaha panas bumi IUP/WKP sebagaimana diwajibkan oleh UU Panas Bumi No 27/2003 dan turunannya mengikuti rezim lama atau rezim baru (illegal mining).

– Dugaan kuat ada by design oleh oknum-oknum mantan penguasa dan oknum-oknum KPK dengan munculnya surat KPK No B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 yang berisi konten hoaks sebagai alat bukti di sidang BANI II dan sidang-sidang di MA untuk mengalahkan Bumigas.

– Ada kepentingan apa KPK ikut campur urusan kontrak KTR 001/II/GDE/2005 tahun 2005 tertanggal 1 Februari 2005 antara PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi hingga menerbitkan surat tersebut? Persoalan awal kontrak ini adalah tidak adanya IUP dan WKP sebagaimana dimaksud UU No 21/2014 atau UU No 27/2003 tentang Panas Bumi. Hal ini telah dikuatkan amar putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No 025/V/KIP-PS-A-M-A/2009 tanggal 13 Agustus 2020.

“Putusan KIP menyebut Kementerian ESDM tidak pernah menerbitkan IUP dan WKP atas nama PT Geo Dipa Energi”.

Menurut Pahala Nainggolan, PT Bumigas Energi mengada-ada terkait WKP, yang notabennya Deputi Pencegahan KPK tidak mengerti adanya UU Panas Bumi No 27 Tahun 2003 dengan turunannya dan sengaja melakukan kebohongan-kebohongan publik untuk menutupi dugaan kejahatannya. Ini merupakan preseden terburuk yang diucapkan KPK. Artinya Deputi Pencegahan KPK menabrak UU dan hukum, sungguh sangat ironis.

– PT HSBC Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan informasi apapun kepada KPK maupun lembaga apapun mengenai isi surat KPK No B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017. Dikatakan bahwa ini merusak Prudent Banking dari PT HSBC Indonesia. Oleh karena itu, PT HSBC Indonesia meminta salinan surat itu apabila dikatakan mereka memberikan keterangan tersebut kepada KPK. Klaim informasi berasal dari PT HSBC Indonesia adalah tidak benar.

Pada tahun 2019 PT Bumigas Energi telah audiensi dan berkirim surat kepada PT HSBC Indonesia hingga mendapat keterangan bahwa PT HSBC Indonesia tidak pernah memberikan informasi apapun kepada KPK tentang rekening PT Bumigas Energi kepada KPK tentang rekening PT Bumigas Energi di HSBC Hongkong. Faktanya, PT Bumigas Energi bukankah nasabah di PT HSBC Indonesia sebagaimana surat keterangan dari PT HSBC Indonesia tanggal 23 Januari 2020 No: LGA-HBID200123-01.

Jadi tidak ada informasi yang bisa dikonfirmasi dari PT HSBC Indonesia sehubungan dengan tuduhan nihilnya dana PT Bumigas Energi di HSBC Hongkong di tahun 2005.

1. Tindakan Agus Rahardjo dan Pahala Nainggolan diduga telah melanggar Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002.

2. Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No SR-2/EP.1/2022 tanggal 3 Desember 2022. OJK telah memberikan keterangan tidak pernah ada izin permintaan informasi perbankan PT Bumigas Energi dari KPK di rekening HSBC Hongkong.

3. Pada 12 Desember 2022 PT Bumigas Energi diundang oleh KPK untuk memberikan penjelasan tentang proyek Panas Bumi di Dieng dan Patuha KTR.001/II/GDE/2005 tangga 1 Februari 2005. Berikut perjalanan sengketa perdata dengan PT Geo Dipa Energi. PT Bumigas Energi juga menceritakan terbitnya surat KPK yang dibuat oleh Pahala Nainggolan guna mempemgaruhi putusan BANI II.

Berdasarkan audiensi tersebut, internal KPK sendiri bingung dalam rangka apa dan berdasarkan kewenangan apa Pahala membuat menerbitkan surat KPK No B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tersebut. PT Bumigas Energi telah beraudiensi dengan KPK dan perbuatan Pahala menerbitkan surat tersebut dipertanyakan internal KPK.

4. Perbuatan Pahala dan pimpinan KPK periode 2015-2019 dalam menerbitkan surat KPK kepada PT Geo Dipa Energi No B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 telah merusak citra lembaga antirasuah. Tidak sepatutnya KPK memiliki oknum-oknum tersebut.

Kami meyakini seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung upaya bersih-bersih KPK dari perbuatan jahat. Karena bila dipertahankan akan bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi.

5. Kuasa hukum PT Bumigas Energi telah mengirim surat kepada :

– Ketua KPK saat ini dengan No Ref 2.4/KGP/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal tindak lanjut pengaduan atas surat Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada PT Geo Dipa Energi
No B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 tertanggal 19 September 2017 terkait tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke HSBC.

– Inspektur Inspektorat KPK dengan No 2.5/KGP/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal tindak lanjut surat Dewan Pengawas KPK RI No R-5131/P1.02.03.03-A411112022 tanggal 9 November 2022 atas laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyalahgunaan dan/atau SOP pada KPK.

– Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dengan No 2.6/KGP/2023 tertanggal 23 Februari 2023 perihal tindak lanjut permohonan audiensi atas adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh PT Geo Dipa Energi.

– Komisi III DPR RI dengan No 2.3/KGP/2023 tertanggal 23 Februari 2023 perihal tindak lanjut surat Sekjen DPR RI, Deputi Bidang Administrasi, Kabiro Hukum dan Pengaduan DPR RI No B/1710/HK/.10/11/2023 tanggal 15 November 2023 terkait permohonan perlindungan hukum dsn permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Hukum DPR RI atas dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) Deputi Pencegahan KPK dalam keterangan bohong untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain (deceitful practice).

Namun, ketika rekan media mengkomfirmasi terkait hal di atas kepada mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Pahala Nainggolan melalui WA tidak di respon.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *