Jakarta – Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan bersama institusi terkait lainnya duduk bersama dalam rapat evaluasi dan antisipasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) juru ukur berlisensi yang terampil.
Apalagi berdasarkan kebutuhan, tenaga SDM yang biasa juga disebut surveyor kadaster berlisensi (SKB) ini amat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sektor-sektor strategis nasional.
Rapat bersama membahas kebutuhan SDM KSB ini difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan digelar di Jl Medan Merdeka Barat Nomor 7 Jakarta Pusat, Jumat (28/9).
Selain Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, rapat yang dipimpin Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Yulius, ini juga dihadiri perwakilan dari Kemdikbud, KLHK, KPDTT, BAPPENAS, Kemenristekdikti, Kemenpora, dan beberapa perwakilan instansi terkait lainnya.
“Rapat ini membahas rencana pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas SDM untuk bersaing di era industri 4.0,” kata Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Ditjen Infrastruktur Keagrariaan, Agus Wahyudi, usai mengikuti rapat.
“Salah satu pembahasannya adalah membangun manusia terampil dan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan pasca-SMU atau SMK yang disebut diklat vokasi,” imbuhnya lagi.
BACA JUGA:
- Kementerian ATR/BPN Tanamkan Sikap Fair Play ke Pegawainya Melalui Bulan Olahraga
- Tangkal Suara Sumbang, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Reforma Agraria Program Kerja Bersama
- Ungkap Kasus Mafia Tanah, Kapolda Metro Jaya dan Kementerian ATR/BPN Beri Penghargaan Ke 9 Polisi
Menurut Agus, isu diklat vokasi sering didiskusikan dalam rapat terbatas tingkat menteri. Tujuan pembahasan intens materi tersebut adalah untuk mendorong tercapainya link and match antara kompetensi lulusan sekolah umum dan kejuruan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
“Dan menyiapkan ketersediaan SDM KSB yang terampil dan andal sesuai kebutuhan juga termasuk dalam diskusi tersebut,” cetusnya. bem