Aiman Witjasono Minta Hakim Praperadilan Nyatakan Tidak Sah Penyitaan Ponselnya oleh Polda Metro Jaya

Jakarta – Sidang praperadilan antara Aiman Witjaksono dengan tergugat Polda Metro Jaya sudah selesai hari ini, Senin, (19/2).

Dalam sidang tersebut, Aiman meminta kepada majelis hakim tunggal untuk menyatakan tidak sah soal penyitaan ponsel genggam miliknya tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut,” kata kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa, di ruang sidang PN Jakarta Selatan.

“Menetapkan dan menyatakan penetapan penyitaan nomor: 3/Pen.Sit/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 Januari 2024 tidak sah dan batal demi hukum,” imbuhnya.

Dalam sidang praperadilan ini Aiman menyatakan tidak terima handphone miliknya disita penyidik Polda Metro Jaya, saat menjalani pemeriksaan soal ucapan ‘Polisi Tidak Netral Dalam Pemilu 2024’.

Kemudian, dalam hal itu turut juga disita satu buah kartu SIM serta satu akun Instagram atas nama @aimanwitjaksono dan sebuah email pada pemeriksaan tertanggal 26 Januari 2024.

Finsensius menjelaskan, penyitaan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya harus berizin karena telah tertuang dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Padahal penyitaan dengan nomor: 3/Pen.Sit/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 24 Januari 2024 sudah ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jakarta Selatan.

“Ketentuan Pasal 38 ayat 1 KUHAP sangat jelas dan tegas menyebutkan izin penyitaan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Artinya, yang berwenang mengeluarkan izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” tegas Finsensius.

“Lagi pula izin penyitaan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada pemohon dan kuasa hukum pemohon tidak menyebutkan kedudukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pelaksana tugas atau penjabat sementara sehingga surat izin penyitaan tersebut adalah cacat formil dan batal demi hukum,” lanjut dia.

Harus diakui, penyitaan merujuk pada ponsel genggam merk Xiaomi milik Aiman Witjaksono. Tetapi, dalam praktiknya, penyidik ternyata turut melakukan penyitaan selain ponsel seperti kartu SIM, akun Instagram, dan email.

Menurut Finsensius, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengakses, menguasai, dan mengubah password akun Instagram, email dan WhatsApp milik Aiman.

Dia juga mengatakan bahwa termohon dinilai telah melanggar prosedur formil karena tidak memberikan salinan penetapan izin penyitaan.

“Menetapkan dan memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari pemohon paling lambat tiga hari terhitung sejak adanya putusan praperadilan ini,” ujar Finsensius menandaskan.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan Aiman Witjaksono yang berjalan hari ini ditujukan kepada Kapolri cq Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimsus Polda Metro Jaya cq Penyidik Unit II Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bembo

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *