3 Kali Klarifikasi Brigjen TNI Junior Tumilaar, Puspom AD Temukan Fakta Perbuatan Melawan Hukum

  • Whatsapp

Jakarta – Setelah tiga kali melakukan klarifikasi terhadap Inspektur Kodam XIII/ Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspom AD) mendapatkan fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum.

Demikian disampaikan Komandan Puspom AD Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima wartawan, di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD, Jakarta, pada 22, 23 dan 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para Saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT, maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT,” ujarnya.

Perbuatan melawan hukum dimaksud, lanjut Chandra, adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

“Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT,” katanya.

Chandra menjelaskan, untuk kepentingan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kasad.

Diketahui sempat viral sebelumnya, tulisan tangan Brigjen TNI Junior Tumilaar yang dikirimkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 15 Sepetember yang lalu. Isinya meminta Babinsa Ari Tahiru tidak perlu diperiksa di Polresta Manado. Karena, sebutnya, Ari berhadapan dengan masalah konflik lahan di Sulut.

Dalam suratnya, Junior menyampaikan, Babinsa tersebut dipanggil ke Polresta Manado. Ia juga menyoroti soal Brimob Polda Sulut yang mendatangi Babinsa saat bertugas di tanah Edwin Lomban. Brimob itu juga disebutnya dipanggil ke Polresta Manado.

Surat itu ditembuskan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, dan pengacara Ari Tahiru, serta anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Hillary Brigitta Lasut. *fer

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *