Abaikan Putusan Pengadilan, Kantah Jaktim Kangkangi Perintah Presiden Jokowi Terkait Mafia Tanah

  • Whatsapp

Jakarta – Tragis sekali nasib almarhum Budi Suyono. Upayanya untuk memperoleh keadilan justru berujung kematian. Budi Suyono adalah pemilik lahan seluas 9 130. M2 yang terletak di Jalan Pegangsaan II Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 60 atas nama H Ruman Bin Djonon. 

Lahan tersebut dimiliki almarhum Budi Suyono berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/HM/1977 yang dibuat dihadapan Notaris Aida Daulay Harahap, SH tertanggal 3 September 1977.

“Budi Suyono meninggal saat proses hukum atas tanah miliknya ditangani pihak kepolisian,” ujar kuasa hukum Budi Suyono, H. Hasan Basri, SH kepada awak media di Jakarta, Senin (27/9)

Hasil pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 60/Rawaterate dengan luas 9.130 M2 yang dimiliki Budi Suyono di BPN Jakarta Timur (Jaktim) dinyatakan asli adanya. Namun sertifikat itu telah dimatikan Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Timur berdasarkan selembar surat laporan hilang pihak lain.

Hal ini terungkap dalam surat Kantah Jakarta Timur Nomor 270/8.31.75/II/2018 pada 5 Februari 2018 menyatakan, SHM Nomor 60/Rawaterate telah dimatikan dengan surat keterangan hilang yang diajukan Ali Sutanto.

Aneh tapi nyata, Budi Suyono selaku pemilik sah mempertanyakan, kenapa pihak Kantah Jakarta Timur begitu mudah mematikan SHM miliknya tanpa ada proses pengadilan.

Apalagi Ali Sutanto tidak ada hubungan apapun dengan Budi Suyono. Tapi kenapa bisa dengan mudah memematikan SHM Nomor 60/Rawaterate milik Budi Suyono di Kantah Jakarta Timur.

“Permohonan Ali Sutanto untuk mematikan SHM milik Budi Suyono dengan mudah diproses pihak Kantah Jakarta Timur tanpa melakukan pengecekan siapa pemilik tanah itu sebenarnya,” kata H. Hasan Basri.

Anehnya lagi, Kantah Jakarta Timur kemudian menerbitkan dua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai penganti SHM Nomor 60/Rawaterate milik Budi Suyono atas tanah yang terletak di Jalan Pegangsaan II Rawaterate Cakung Jakarta Timur. Kuat dugaan, lahan seluas 9.130 meter persegi milik Budi Suyoto sesuai SHM Nomor 60/Rawaterate sengaja dipecah menjadi dua bagian untuk tujuan tertentu.

Kedua sertifikat dimaksud, yakni SHGB No. 755 dengan luas tanah 4.740 meter persegi dan SHGB No. 747 dengan luas tanah 4.390 meter persegi. Kedua sertifikat yang akhirnya dipersengketakan di pengadilan oleh pihak Kantah Jakarta Timur diserahkan kepada PT. CAM. Pihak ahli waris almarhum Budi Suyono melalui kuasa hukumnya H. Hasan Basri, SH MH menduga tanah SHM 60/Rawaterate sudah diratakan ke dalam bagian tanah milik PT. CAM.

Budi Suyono sendiri belum pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah itu, tapi kenapa tanah miliknya bisa berpindah hak kepada pihak lain. Pertanyaan itu sampai sekarang belum terjawab. Budi Suyono melalui kuasa hukumnya H. Hasan Basri mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Kantah Jakarta Timur sebagai tergugat dan PT. Citra Abadi Mandiri selaku pemegang kedua SHGB itu.

Dalam proses persidangan yang cukup panjang akhirnya pihak ahli waris Budi Suyono memenangkan empat putusan gugatan atas tanah milik mereka yang dirampas pihak lain. Inti putusan mulai dari PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung (MA) memutuskan, pengadilan memerintahkan Kantah Jakarta Timur untuk mencabut dan membatalkan SHGB 747/Rawaterate dan SHGB 755/Rawaterate yang dimiliki pihak PT. CAM.

Keempat putusan dimaksud, yakni putusan PTUN Jakarta Nomor 107/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 3 Oktober 2018. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Jakarta Nomor 314/B/2018/PT.TUN-JKT tertanggal 21Januari 2019. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) 284K/TUN/2019 tertanggal 10 Juli 20219.

Terakhir putusan peninjauan kembali (PK) 171 PK/TUN/2020 tertanggal 26 November 2020 yang diajukan pihak Kantah Jakarta Timur dan PT. CAM tetap dimenangkan Budi Suyono selaku pemilik sah atas tanah tersebut.

H. Hasan Basri selaku kuasa hukum Budi Suyono menyebut pihaknya sudah beberapa kali berupa untuk membicarakan perihal sengakrut tanah itu kepada Direktur PT Citra Abadi Mandiri yang juga Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI (Purn) Dr Nono Sampono, S.Pi, MSi. “Tapi, tak membuahkan hasil,” tukasnya.

Kuasa hukum Budi Suyono, H. Hasan Basri, SH

Dari putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap secara hukum tanah itu sah menjadi milik ahli waris almarhum Budi Suyono kembali. Sebaliknya di lapangan, tanah tersebut masih dikuasai pihak PT. Citra Abadi Mandiri karena mereka belum mau melepas kepemilikan yang kini bukan lagi miliknya kepada pemilik yang sebenarnya.

Anehnya sampai sekarang Kepala Kantah Jakarta Timur belum juga menjalankan perintah pengadilan untuk mencabut dan membatalkan kedua SHGB yang ada di tangan PT. CAM atas tanah tersebut.

“SHM milik Budi begitu mudah dimatikan, sebaliknya putusan pengadilan yang sudah ingkrah diabaikan,” ujar Hasan Basri.

H. Hasan Basri melihat persoalan putusan pengadilan yang sudah inkrah tapi tak dijalankan oleh pihak Kantah Jakarta Timur sebagai suatu keanehan. Dia menyebut hal ini bertentangan dengan keadilan dan mengangkangi perintah Presiden Jokowi soal mafia tanah.

“Kantah Jakarta Timur telah mengangkangi perintah Presiden dan mengusik rasa keadilan. Inilah yang namanya mafia hukum itu,” tegasnya.

Atas kasus yang menzolimi kliennya tersebut, H. Hasan Basri meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dengan tegas melakukan pemberantasan mafia tanah di instansinya tersebut. “Jangan cuma sekadar jargon,” ucapnya.

Dalam sebuah kesempatan kepada wartawan, Menteri Sofyan Djalil mengakui banyak oknum anak buahnya terlibat dalam jaringan mafia tanah. “Ini adalah bukti bahwa BPN tempatnya sarang mafia tanah,” lontarnya.

Kepala Kantah Jakarta Timur Sudarman ketika dikonfirmasi awak medua melalui WA hanya memberikan jawaban singkat. “Sudah kami laporkan ke Kanwil,” jawab Sudarman singkat. bem

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *