Kesampingkan Fakta Sidang, Pengacara Liliana Kartika Harap MA Tolak Putusan Banding Arifin

  • Whatsapp

Jakarta – Mahkamah Agung diminta untuk menganulir dan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Banding PT DKI Jakarta serta membebaskan Arifin alias Asen.

Demikian disampaikan tim pengacara Arifin, Liliana Kartika, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (15/9/2021)

“Kami mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.157/PID/2021/PT.DKI, tertanggal 5 Juli 2021,” ujar tim pengacara dari Kartika Law Firm, yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta ini.

Menurut Liliana, putusan PT DKI Jakarta tersebut terindikasi mengesampingkan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa.

Untuk itu, lanjut advokat senior ini, Hakim Agung sebagai tumpuan akhir pencari keadilan diharapkan dapat memeriksa ulang berkas Memori Kasasi, agar dijadikan pertimbangan untuk menganulir dan menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Banding PT DKI Jakarta, yang memvonis Arifin alias Asen dengan hukuman 2 tahun penjara.

“Dengan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan. Yang paling tragis, yakni saksi Ku Hartono beragama Islam, namun saat disumpah dalam persidangan dilaksanakan dengan prosedur agama Kristen,” sesalnya.

Selain itu, kata Liliana, berdasarkan fakta persidangan, perkara yang menimpa kliennya Arifin, yang sebenarnya adalah perkara Judi Online.

“Akan tetapi JPU dan majelis hakim pada PN Jakarta Barat tingkat pertama dan hakim tinggi PT DKI Jakarta tidak mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, alat bukti, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan,” ucapnya.

Menurut advokat senior ini, kekhilafan hakim dalam menerapkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tidak bisa diuraikan hakim tinggi dalam amar putusannya.

“Ancaman pidana menurut Pasal 372 KUHP adalah paling lama 4 (empat) tahun, artinya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dengan hukuman paling lama atau paling maksimal, padahal terdakwa tidaklah terbukti melakukan penggelapan,” ungkapnya.

Kalaupun terdakwa benar telah melakukan penggelapan, tutur Liliana, tuntutan JPU sangat tidak adil, karena terdakwa bukanlah seorang residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan dan harus dituntut dengan hukuman maksimal.

Lebih lanjut Liliana mengatakan, dalam tuntutannya JPU membeberkan beberapa hal yang meringankan untuk terdakwa yang dikemukakan, yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

“Sehingga sangat tidak beralasan tuntutan JPU yang menuntut ancaman hukuman paling lama yaitu 4 (empat) tahun. Hal ini menunjukkan seolah-olah menunjuk JPU sangat dendam dengan terdakwa,” tandasnya.

Untuk diketahui kasus yang menyeret Arifin sebagai terdakwa, diawali dari pelaporan Wong Ivan Triguna ke Polisi yang merasa kesal dan dibohongi dalam bisnis besi. Dalam perjalanannya, Arifin divonis 2 tahun hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ivonne Wudan Kaes Maramis.

Tim pengacara menilai pelapor telah melakukan rekayasa atas kasus tersebut. Salah satu keanehan yang tejadi yakni tuduhan penggelapan uang yang dilakukan oleh Arifin terjadi pada 14 Januari 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.

Sedangkan transaksi yang dilakukan oleh Arifin terjadi pada 2019. Sehingga Liliana menganggap itu tidak berkaitan.

Selain itu, kesaksian Ku Hartono selaku pemilik uang pun dinilai janggal. Karena tidak ingat uang yang telah ditransfer ke Arifin. Liliana menilai untuk transaksi berjumlah miliaran, seharusnya Ku Hartono memiliki catatan konkret.

Kejanggalan yang muncul dari Ku Hartono menurut Liliana adalah nominal transfer tidak bulat Rp 1,4 miliar seperti yang dituduhkan. Melainkan, Rp 1.594.458.174.

Jumlah tersebut bahkan dianggap telah melebihi keuntungan 5 persen seperti yang dijanjikan oleh Wong Ivan Triguna. Adapun selisih nilai uang disetorkan yakni Rp 194.458.174.

Liliana pun menganggap Ku Hartono tidak bisa menjelaskan tudingan uang Rp 137.137.193 berasal dari rekening Arifin sendiri.

Advokat ini menyampaikan, sejak awal kliennya membantah bertemu dengan Wong Ivan Triguna, Ku Hartono dan Hendy. “Dalam persidangan Hendy, sebagai saksi mengakui jika pertemuan itu terjadi dadakan tanpa direncakan,” katanya.

Liliana menganggap pertemuan ini janggal karena apabila untuk urusan bisnis dengan nilai besar, seharusnya pertemuan sudah direncanakan secara matang.

“Bukti video rekaman pengembalian kartu judi online diterima saksi Hendy yang memberi keterangan palsu di persidangan lebih banyak lupanya bahkan wajah Hendy sendiri dalam rekaman video dan foto tidak diakui dan atau lupa,” pungkasnya. *fer

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *