Oknum Persulit Tugas Pengelola Sementara Apartemen Paladian Park

  • Whatsapp

JAKARTA – Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara telah menjalankan perintah Pasal 102 B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERGUB No.133 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERGUB No.132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik dengan menunjuk Pelaksana Pengelolaan Apartemen Paladian Park 5 Tower kepada Albertus Rudy Yopial Bangun, SH dan untuk 2 Tower kepada Hendricus Andreka Irvandawisnu, STa, MM sebagai pengelola sementara selama masa transisi.

Tugas tersebut akan berakhir sampai dengan terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan terpilihnya pengurus PPPSRS apartemen Paladian Park, Kelurahan Kelapa Gading Barat melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB).

Penunjukan pengelola sementara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 B ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 133 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERGUB No 132 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik bahwa penunjukan pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 B Pergub No.133 Tahun 2019 sebagai akibat Sanksi administrasi kepada Pengurus PPPSRS Periode 2018- 2021.

Pasalnya, pengurus tersebut tidak menyesuaikan struktur organisasi, penyesuaian Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) dan penyesuaian tata tertib penghunian sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.23 Tahun 2018 tentang PPPSRS yang saat ini telah diganti dengan PERMEN PUPR No.14 Tahun 2021.

Pergub Nomor 132 Tahun 2018, tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang telah diubah dengan pergub Nomor 133 bahwa sanksi administrasi Gubernur tersebut dengan Nomor 200 Tahun 2021 tentang pencabutan keputusan Gubernur Nomor 2260 tahun 2014 tentang pengesahan akta pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun komersial campuran apartemen Paladian Park Kota Administrasi Jakarta Utara yang diketuai oleh Kombes Pol Denny Siahaan.

Adanya Keputusan Gubernur Nomor 200 tahun 2021 tentang Pencabutan PPPSRS yang diketuai sang Kombes maka terdapat kekosongan kepengurusan Pengelolaan Apartemen Paladian Park Kelapa Gading Jakarta Utara terhitung sejak 25 Februari 2021.

Atas kekosongan itu maka diperlukan pengelola sementara selama masa transisi. Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) untuk membentuk Perhimpunan PPPSRS dan Pengurus baru Apartemen Paladian Park pasca dibubarkannya PPPSRS yang diketuai sang Kombes.

Padahal perwakilan para pemilik yang diwakili oleh Ketua RT 001,002,003,004 dan Sekretaris RT 005/RW 020 telah melakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun Wilayah Kota Jakarta Utara pada 8 Juni 2021 sebagaimana diamanatkan Pasal 102 B ayat (3) PERGUB No.133 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERGUB No.132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Saat itu semua pihak sepakat bahwa pengelola apartemen Paladian Park 5 Tower dipercayakan kepada Albertus Rudy Yopial Bangun, SH dan pengelola apartemen Paladian Park 2 oleh Hendricus Andreka Irvandawisnu, STa, MM.

Tugas para pengelola sementara berdasarkan keputusan tersebut yakni melakukan pembukuan sesuai dengan biaya pengelolaan yang bersumber dari para pemilik dan atau penghuni.

Kemudian melakukan tagihan pengelolaan iuran rutinitas di lingkungan apartemen sesuai dengan Peraturan Perundang undangan di bidang Rusun  yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pemilik dan penghuni tentang pengelolaan dan penghunian rumah susun. Serta menerima biaya pengelolaan yang besarnya didasarkan pada biaya kebutuhan nyata meliputi biaya operasional dan biaya pemeliharaan sesuai dengan budget selama pengelolaan sementara sampai dengan terbentuknya PPPSRS baru.

Namun Ketua lama PPPSRS yang telah dibubarkan karena dicabutnya Pengesahan Badan Hukum PPPSRS Paladian Park yang dijabat oleh Kombes Pol Deni Siahan, diduga tidak mengakui Keputusan Gubernur Nomor 200 tahun 2021 tersebut. Pasalnya, saat ini masih menduduki kantor pengelola Paladian Park.

Padahal Albertus Rudy Yopial Bangun, SH dan Hendricus Andreka Irvandawisnu, STa, MM sebagai pengelola sementara berdasarkan SK Walikota No.2305/1, 786.55, tanggal 25 Juni 2021 selama masa transisi telah memberitahukan kepada sang Kombes.

Bahkan menurut Rudy, setelah disampaikan Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara pihaknya telah dua kali melakukan pendekatan dan ingin melaksanakan perintah dan amanah Walikota untuk melakukan pengelolaan.

Pendekatan kali pertama kata Rudy pada Senin (26/7/2021) lalu. Kemudian berlanjut pada Kamis (29/7/2021). Tetapi upaya tersebut gagal karena yang bersangkutan dengan tegas tidak menyerahkan pengelolaannya dengan syarat ingin berdamai tetapi Rudy Bangun menolak dengan tegas perdamaian dikarenakan sang Kombes telah melaporkan Rudy Bangun dengan Laporan Polisi No.LP/B/380/VI/2021/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara/ Polda Metro Jaya, tanggal 23 Juni 2021.

Rudy pun tidak mau berdamai karena sangkaan tersebut disangkal tegas oleh Rudy Bangun dengan alasan dana penghuni yang telah diterima selama PPPSRS belum dicabut oleh Gubernur harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Penawaran damai oleh sang Kombes ditolak oleh Rudy Bangun yang namanya diduga telah dicemarkan dengan ditempelkan bukti laporan polisi tersebut di semua mading dalam ukuran besar.

“Kedatangan kami pada Hari Senin tanggal 26 tersebut dalam rangka untuk melaksanakan amanah yang disampaikan dalam surat Walikota tersebut tidak dapat kami laksanakan,” ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (2/8/2021).

Pertemuan pada Kamis (29/7/2021) kata Rudy, pihak Deni telah mengakui surat Walikota terkait pengelola sementara. Namun yang bersangkutan mau mengakui secara legal melalui sejumlah syarat yang ditawarkan.

“Syarat-syarat yang diajukan yang bersangkutan seluruhnya tidak masuk akal. Karena tetap mengarah kepada adanya intervensi dan penyalahgunaan kewenangan atau pun diskresi,” tegasnya.

Rudy menambahkan, pihaknya dengan tegas menolak upaya islah dari yang bersangkutan. “Kami juga sempat ditawarkan islah atau pun perdamaian dengan cara memanggil semua karyawan yang dikehendakinya untuk dilakukan interogasi dan kemudian dibuat kesepakatan. Tawaran yang bersangkutan secara tegas saya tolak,” bebernya.

Rudy pun berencana menempuh jalur hukum terhadap Deni Sihaan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

“Atas sikap yang bersangkutan kami akan melakukan langkah hukum yang lain. Telah kami temukan pertama adalah dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan menggunakan sarana whats app sehingga UU ITE yang dilaporkan pertama kali,” pungkasnya. fer

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *