Kapolri Sudah Tak Bisa Diharapkan, LQ Indonesia Law Firm Harap Presiden Bisa Beri Keadilan Kasus Indosurya

Ilustrasi Mabes Polri, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan tersangka kasus KSP Indosurya, Henry Surya.

Jakarta – Dugaan bos besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indoasurya, Henry Surya yang juga tersangka kasus investasi bodong senilai Rp14 triliun sebagai mesin uang atau ATM berjalan penyidik Bareskrim Polri makin kencang mengemuka.

Henry Surya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri pada April 2020 lalu. Namun hingga pengujung Februari 2021, tersangka masih bebas berkeliaran tanpa khawatir bakal dicekal dan ditahan.

Lebih ironisnya lagi, meski surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sudah diterbitkan penyidik Bareskrim, berkas penyidikan Henry Surya nyatanya tak pernah dilajukan ke kejaksaan. Cukup diparkir manis di meja penyidik dengan argo parkir bulanan.

“Saya kecewa dengan janji transformasi Polri Presisi Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Konsep janji yang dipaparkan saat fit and proper test di depan Komisi III DPR cuma isapan jempol belaka. Das Solen Das Sein. Teori dan praktiknya beda,” umbar Advokat Alvin Lim mengutarakan kekecewaannya di depan awak media, Senin, (1/3).

“Institusi Polri masih belum bisa menegakkan hukum tajam ke atas meski sudah ganti pimpinan. Masih mudah dipercundangi seorang bandit cukong kaya raya bernama Henry Surya,” tambahnya lagi.

Diutarakan Alvin, ratusan jenderal pintar di tubuh Polri diketahui tak ada yang bersuara lantang untuk kasus investasi bodong Indosurya. Semuanya memilih bungkam dan pura-pura dungu meski sebenarnya memegang kunci penyelesaian.

“Korban D dan H yang diwakili kuasa hukumnya, Priyono Adi Nugroho dari LQ Indonesia Law Firm sudah berkali-kali menanyakan status tersangka Henry Surya ke penyidik dan atasan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri. Tapi ga ada yang bisa jawab. Semuanya mendadak ‘gagu’,” kata Alvin Lim kesal.

“Saya juga punya bukti screenshot-nya (Whatsapp) menanyakan ke Kapolri dan Kabareksrim tapi hasilnya juga sama-sama gagu. Kadiv Humas ditanya jawab ngeles bilang sedang rapat. Besoknya ngeles lagi lempar ke Karo Penmas. Dari Karo Penmas lempar lagi ke Kabag Penum. Sekalian aja lempar lagi yang jauhan ke tukang ketoprak di belakang Mabes Polri,” bebernya dongkol.

Diutarakan Alvin, sekarang ini dia bersama LQ Indonesia Law Firm dan ribuan korban investasi bodong KSP Indosurya menunggu bukti janji transparansi yang didengungkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di DPR.

Pasalnya, sudah nyaris setahun proses hukum kasus ditarik ke Mabes Polri dari Polda Metro, belum pernah ada kabar tentang proses hukum selanjutnya. Belum lagi dengan tracing uang ribuan korban senilai Rp14 triliun yang masih tak diketahui rimbanya.

“Prinsip hukum Salus Populi suprema Lex esto atau masyarakat adalah hukum tertinggi sudah mati di penanganan kasus Indosurya. Yang hidup adalah prinsip pemilik uang adalah hukum tertinggi,” kata Alvin Lim.

“Dan karena sekarang dugaan Henry Surya sebagai ATM berjalan Polri makin kuat, satu-satunya harapan kami tinggal ke Presiden agar memerintahkan Kapolri segera menuntaskan proses hukum kasus ini dengan seadil-adilnya,” tambahnya.

Dikatakan Alvin lagi, dari perspektif hukum dirinya bersama LQ Indonesia Law Firm dan ribuan korban Indosurya tak mau menjustifikasi Henry Surya bersalah.

Tuntutan yang dilontarkan masih di jalur semestinya dengan harapan semua proses hukum dijalankan sesuai prosedur. Berkas penyidikan Polri dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian lanjut lagi ke pengadilan sebagai muara akhir.

“Biar jadi domain pengadilan buat memutuskan Henry Surya bersalah atau tidak. Jangan kayak sekarang. Boro-boro pengadilan, ke kejaksaan aja berkas ga pernah sampai. Henry Surya, tersangka dengan ancaman penjara 20 tahun juga masih bisa joget-joget riang di room karaoke,” pungkas Alvin Lim sinis. bem

 

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *