Kasus Perdata Proyek Infrastruktur di Morowali Jadi Pidana, LQ Indonesia Law Firm Minta Atensi Presiden Jokowi

Advokat Jaka Maulana dari LQ Indonesia Law Firm.

Jakarta – Sengketa nilai kerjasama pembangunan infrastruktur dan penambangan antara PT Cakra Inti Mineral (PT CIM) dan PT Multi Prosper Mineral (PT MPM) memasuki babak baru.

Sebelumnya, Christian Halim selaku Direktur PT MPM dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan oleh Christeven Mergonoto di Polda Jatim.

Kini perkara tersebut telah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur. Padahal diketahui, perkara ini adalah ketidaksepahaman nilai kontrak dan nilai kerjaan. Hal ini membuat buruk citra penegakan hukum di Jawa Timur.

Kasus ini bermula pada September 2019 ketika Christian Halim ditunjuk oleh Moh. Gentha Putra dan Christeven Mergonoto sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan penambangan di lokasi tambang milik PT Trinusa Dharma Utama yang dikelola oleh PT CIM yang berlokasi di Desa Ganda-Ganda, Petasia, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya Christian diminta secara lisan untuk membantu mengerjakan pembangunan infrastruktur tanpa kontrak dengan janji bahwa pekerjaan tersebut pasti akan dibayar dan akan diberikan pembayaran di muka.

Permasalahan timbul ketika pengerjaan infrastruktur tambang tersebut hampir rampung pada Januari 2020. Tagihan pelunasan senilai kurang lebih Rp8 miliar untuk pekerjaan infrastruktur yang diajukan oleh Christian Halim tidak kunjung dibayar oleh PT CIM.

Sampai akhirnya pada Februari 2020, Moh. Gentha Putra menghentikan seluruh kegiatan secara sepihak dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Padahal dari awal sudah ada kesepakatan yang disepakati sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Jaka Maulana, dari LQ Indonesia Law Firm selaku penasihat hukum Christian membenarkan kabar tersebut.

“Iya, (perkaranya) sudah P-21, tinggal menunggu dilimpahkan ke pengadilan,” kata Jaka.

“Pada prinsipnya, terlepas dari nama besar di belakang pelapor, tapi kami menghormati dan percaya bahwa aparat penegak hukum akan senantiasa profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang di setiap tahapan dan proses yang sedang dilakukan dalam perkara ini. Namun di satu sisi juga kami amat menyayangkan adanya rumor dan dugaan bahwa perkara ini adalah titipan yang sudah disetting sedemikian rupa, bahkan sampai ke pengadilan,” sambungnya.

Dugaan tersebut, lanjut Jaka, bukanlah tanpa alasan. Karena meskipun pada saat ini perkara masih dalam tahap Prapenuntutan di kejaksaan, namun sudah santer terdengar kabar nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut.

“Ada beberapa kali disebut nama Ginting, sebagai hakim yang akan memegang perkara ini. Padahal perkaranya sendiri belum dilimpahkan ke pengadilan,” ujarnya lagi.

Untuk itu dirinya berharap ada pengawasan dan supervisi dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dalam perkara ini.

“Kami selaku penasihat hukum akan menyampaikan permohonan kepada pihak terkait untuk melakukan pengawasan agar siapapun yang nantinya memeriksa perkara ini, bisa tetap independen dan objektif”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Jaka juga mengatakan, dirinya selaku penasihat hukum percaya Christian punya peluang yang bagus untuk dapat membantah seluruh sangkaan dan dakwaan ini.

“Kami telah mempelajari seluruh aspek dalam perkara ini, klien kami kerja benar kok. Sehingga kami optimis dapat memberikan pembelaan maksimal, semoga hasil akhirnya pun sesuai dengan harapan.” tutupnya.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Law firm juga menyampaikan perumpamaan Jawa Timur berduka ketika Christian menagih sisa pekerjaannya senilai Rp8.5 miliar dirinya justru kena pidana dengan alasan penipuan penggelapan.

Padahal sudah ada kesepakatan dan perjanjian sebelumnya. Ini merupakan modus yang lazim digunakan untuk menghindari sisa kewajiban dengan cara mempidanakan si penagih.

“Hebat sekali. Hukum mau diputarbalikkan. Selain itu, lebih hebat lagi si pelapor diduga sudah mengatur semuanya, baik dari aparat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Perkara belum dilimpahkan ke pengadilan namun oknum jaksa penuntut umum sudah menginformasikan bahwa Hakim Ginting yang akan menyidangkan. Bukankah kewenangan penunjukkan hakim ada di pihak Pengadilan Negeri,” papar Alvin Lim keheranan.

“Bagaimana mungkin kejaksaan bisa mengatur kewenangan PN dan memilih hakim yang “spesial” untuk terdakwa tertentu?” tambahnya.

Dikatakan Alvin lagi, LQ Indonesia Lawfirm sangat menyayangkan adanya kriminalisasi terhadap kasus ini. Oleh karena itu pihaknya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menyoroti bagaimana seseorang entrepreneur yang berusaha membangun negara dengan bisnis jujur selaku kontraktor malah dijerat ketika menagih haknya.

“Bagaimana Indonesia maju jika oknum aparat penegak hukum mengigit orang yang benar? Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan dalam pidatonya agar aparat penegak hukum bisa tegak lurus. Namun kenyataan di lapangan, oknum masih berkeliaran dan mengigit orang-orang yang salah atas perintah pelapor/orang kuat dan kaya,” Alvin Lim mengungkapkan.

Selanjutnya, Alvin Lim juga menyatakan komitmennya untuk membela penuh Christian Halim. Apalagi ini perkara perdata namun dipidanakan.

“Kami cuma ingin menyampaikan kenyataan ini agar Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi memberikan atensi untuk membersihkan institusi hukum dari para oknum yang kotor dan tega mengorbankan masyarakat untuk kepentingan pribadinya,” sergah Alvin dalam pesannya sembari menambahkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan bantuan hukum bisa menghubungi LQ Indonesia Lawfirm di nomor hotline 081804890999. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *