Pilkada Serentak di Masa Pandemi Munculkan Banyak Klaster Baru

Pilkada serentak 2020.

Jakarta – Pemerintah mengklaim pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tak memunculkan klaster baru Covid-19. Namun, kenyataannya temuan klaster virus Covid-19 tersebut mulai bermunculan dan berpotensi terus bertambah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyatakan, hingga saat ini belum ada klaster baru virus korona yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Alhamdulilah belum ada kasus bahwa kerumunan Pilkada itu menjadi klaster baru,” kata Mahfud dalam konferensi pers seusai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Yogyakarta, Senin (14/12), dikutip dari Antara.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga mengatakan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan saat proses pemungutan suara di sejumlah daerah berada di kisaran 89 persen sampai 96 persen. Sehingga ia yakin tak akan terjadi klaster baru virus korona.

“Ada Pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan Covid-19. Faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan,” kata Tito.

Klaim pemerintah tersebut kontan terbantahkan oleh temuan di salah satu daerah yang menggelar Pilkada 2020. Juru Bicara Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Banten, Ati Pramudji Hastuti menyatakan, Pilkada 2020 telah menjadi klaster baru penyebaran virus korona di tiga daerah: Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

“Kabupaten Serang minggu ini zona merah. Hal ini dampak dari dominasi kasus positif dari klaster Pilkada,” kata Ati dalam keterangan kepada wartawan seperti dikutip CNN Indonesia.

Menurut Ati, klaster Pilkada di tiga daerah tersebut bukan hanya muncul karena proses pemungutan suara pada Rabu (9/12) lalu, melainkan juga dipengaruhi sejumlah tahapan sebelumnya seperti: deklarasi, pendaftaran, dan kampanye.

Menurut Peneliti Global Health Security & Pandemic Griffith University Australia, Dicky Budiman, klaster virus korona akibat Pilkada 2020 tidak bisa diragukan lagi akan muncul. Dia menyebut, ini karena kegiatan tersebut dilaksanakan ketika pandemi Covid-19 kian tak terkendali, dengan petunjuk rasio kasus positif yang masih sangat tinggi di atas 10 persen.

“Yang menjadi masalah adalah waktu, dan juga kemampuan kita mendeteksi kasus itu dengan kapasitas testing tracing. Bukan masalah tidak ada klasternya. Itu sudah tidak bisa dibantah lagi,” kata Dicky ketika ditemui topikonline.co.id.

Dicky menyebut, munculnya klaster baru Covid-19 ini bisa terindikasi dari ribuan pelanggaran protokol kesehatan yang sebelumnya ditemukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Lembaga ini mencatat, salah satu pelanggaran yakni sekitar 1.172 petugas KPPS yang kedapatan masih bertugas di TPS meskipun diketahui positif Covid-19.

“Dan artinya yang harus dilakukan saat ini adalah antisipasinya supaya tidak semakin besar. Dan yang harus menjadi pemahaman bersama kalau itu tidak dilakukan ya artinya kita akan membiarkan siklus ini berlangsung lebih besar seperti bola salju karena ini kan pola eksponensial dan itu hanya bisa dihentikan dengan testing tracing,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati mengatakan, baik pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta untuk tetap melakukan testing dan tracing terutama terhadap petugas penyelenggara KPPS yang terinfeksi Covid-19.

“Pemerintah dan penyelenggara juga harus terbuka dengan data terbaru (terkait klaster Covid-19),” kata Khoirunnisa.

Dikonfirmasi soal ini, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah belum melakukan analisis data terkait kenaikan kasus positif virus korona akibat proses pemungutan suara.

“Kenaikan kasus belum dapat disimpulkan karena menunggu 10-14 hari ke depan setelah event (pemungutan suara) terjadi,” kata Wiku kepada Lokadata.id.

Secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, mengklaim penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan lancar meskipun sejumlah pihak merasa khawatir terhadap risiko penularan Covid-19.

Menurut Arief, kekhawatiran tersebut terbukti tidak cukup signifikan hingga akhir penyelenggaraan Pilkada. Kendati demikian, diakui Arief pihaknya tidak bisa menghindari adanya petugas yang tertular Covid-19.

Hanya saja dirinya mengatakan tidak serta-merta penularan tersebut terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Saya tidak bisa menghindari ada penyelenggara yang terkena juga, reaktif juga. Tetapi kita kan tidak bisa pastikan apakah yang bersangkutan reaktif atau terkena Covid karena tahapan pilkada. Jangan-jangan karena aktivitas di luar pilkada itu,” kata Arief.

Berdasarkan data yang dimiliki KPU, Arief menerangkan saat ini ada 30 orang penyelenggara pilkada baik itu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang positif Covid-19.

Menurutnya, angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyelenggara Pilkada 2020 sebanyak 2 juta orang.

“Kalau tadi angka yang kita punya ada 30 dari total 2 juta lebih. Sebelum-sebelumnya ada yang reaktif tapi bisa tertangani. Ada yang tes lagi jadi negatif. Ada yang nggak mau, kita ganti dengan memenuhi syarat,” katanya.

Media harian Republika melaporkan, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya berencana melakukan uji cepat kepada seluruh anggota yang telah bertugas di lapangan. Hal ini menyusul sejumlah anggota KPPS yang kedapatan reaktif maupun positif Covid-19. Hanya saja dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal waktu pasti pelaksanaan uji cepat tersebut bagi jajaran penyelenggara ad hoc.

“Kami akan mengupayakan rapid ulang bagi petugas ad hoc setelah bertugas di TPS,” kata Ilham.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 KPU merekrut enam orang KPPS dan dua orang petugas ketertiban di setiap TPS. Sementara jumlah TPS di 270 daerah mencapai 298.938 TPS. red

 

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *