Putusan Sela Kasus Pemalsuan Surat PN Palembang Janggal, JPU Diminta Banding

Tembok dibangun oleh Tjik Maimunah setelah merusak bangunan dan patok-patok yang ada di lokasi.

Palembang – Ratna Juwita Nasution, korban dugaan pemalsuan surat kepemilikan lahan miliknya seluas 6000 meter di Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, merasakan ada yang janggal terkait putusan sela Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang atas kasus pidana pemalsuan surat dan akta otentik dengan terdakwa Tjik Maimunah pada Kamis (10/12) lalu.

Dalam persidangan Majelis Hakim yang diketuai Erma Suharti dengan hakim aggota Abu Hanifah dan Mangapul Manalu, dalam putusan selanya menilai perkara kasus pemalsuan surat dan akta otentik yang dilaporkan Ratna, selaku korban adalah perkara perdata dan bukan pidana.

Padahal menurut Ratna, bisa naiknya kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkannya ini hingga ke persidangan, terjadi setelah perkara perdatanya berhasil ia menangkan selaku pemilik lahan dengan dasar sertifikat hak milik dengan SHM Induk No. 216 R.

“Jadi bagaimana mungkin, pemalsuan surat dan akta otentik yang dilakukan Tjik Maimunah, bukanlah pidana? Padahal jelas, ia sudah membuat surat pengakuan hak atas lahan milik saya dan itu terbukti di kasus perdata berdasar putusn MA,” kata Ratna, Selasa (15/12).

Karena itu pula, Ratna berharap Penuntut Umum kasus yang dilaporkannya ini yakni Jaksa Anwar, mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim.

“Saya berharap JPU banding atas putusan sela majelis hakim. Karena jelas ini adalah kasus pidana, dan jaksa pula yang sudah mem P-21-kan kasus ini sehingga masuk dalam persidangan,” kata Ratna.

Sebelumnya Ratna melaporkan Tjik Maimunah ke kepolisian atas dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 266 KUHP dan Pasal 263 KUHP.

Dari laporan Ratna, polisi menetapkan Tjik Maimunah sebagai tersangka hingga kasus ini P-21 dan disidangkan di PN Palembang.

“Jadi saya keberatan terhadap persidangan ini dan putusan sela majelis hakim. Sebab saya sudah dirugikan, dimana lahan saya diakui haknya oleh terdakwa dengan surat kepemilikan yang direkayasa dan palsu,” papar Ratna.

Ia menyatakan bahwa tindakan Pengadilan Negeri yang didalam Putusan Selanya menyatakan
pengadilan pidana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan alasan yang berwenang adalah pengadilan perdata, sangat keliru.

“Sebab justru dasar hukum dakwaan pidana ini dibuat berdasarkan Novum yang berasal dari Putusan Perdata No.209/Pdt.G/.2018/PN.Plg tanggal 5 Nopember 2018 dan
Putusan PTUN NO. 57/G/2018/PTUN.PLG tanggal 11 April 2019 yang dilakukan terdakwa sendiri terhadap saya. Namun putusan MA memenangkan saya,” papar Ratna.

Dari gugatan perdata itu, kata Ratna, dirinya mengetahui jika diatas lahan miliknya telah terbit surat pengakuan hak (SPH) atas nama terdakwa Tjik Maimunah pada 04 Juli 2012. Tjik Maimunah mengklaim bidang tanah tersebut miliknya dengan luas 2,4 hektar. Padahal, kata Ratna, berdasarkan SHM Induk 216 R luasnya tercatat 1,69 hektar.

“Dari sini jelas bahwa dia keliru,” tukasnya.

“Sementara dasar saya adalah sertifikat hak milik atau SHM tahun 1997. Jadi wajar saya melaporkan pidana orang yang mengakui lahan saya dengan surat palsu dan direkayasa,” lanjutnya lagi.

Ratna mengatakan ia kemudian menyadari bahwa persidangan pidana dimana dirinya adalah korban diduga juga sudah diatur.

Sebab dua hakim dalam perkara pidana ini yakni Abu Hanifah SH dan Mangapul Manalu Jayalah adalah hakim yang sama dalam perkara perdata kasus lahan miliknya. Dimana di tingkat PN, dirinya dikalahkan, namun akhirnya ia menang di tingkat MA.

Ratna juga membeberkan dalam persidangan perdata terungkap keanehan karena Tjik Maimunah mengaku memiliki lahannya berdasar girik sejak usia 13 tahun, sesuai surat girik tahun 1960.

“Sebab terdakwa lahir tahun 1947. Dan kemudian merekayasa memiliki SPH tahun 2012. Secara awam saja tentu majelis hakim perkara perdata yang nota bene juga hakim perkara pidana sudah memahami keanehan ini. Dimana terdakwa tercatat sebagai pemilik lahan di usia 13 tahun,” kata Ratna.

Karena sejumlah kejanggalan ini, Ratna mendesak agar JPU Anwar mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim PN Palembang.

“Sehingga terdakwa bisa dipidana, untuk efek jera, agar tidak melakukan hal serupa ke warga lainnya dengan mencaplok tanah warga seenaknya” kata Ratna. fer/red

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *