PT ACK Suap Menteri KKP Rp731 Juta, Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Kembangkan Kasus

Terduga penerima suap, Menteri KKP Edhy Prabowo.

Jakarta – Menteri Kelautan dan sejumlah orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menteri Edhy Prabowo disangka menerima suap dan Suharjito disangka memberi suap.

Setelah cukup lama jadi polemik dan menjadi perbincangan warga, pada akhirnya peristiwa dibukanya kran ekspor benih lobster benar-benar membawa korban, tidak tanggung-tanggung, yang jadi korbannya adalah menterinya sendiri.

Kisahnya dimulai pada awal Oktober 2020, Suharjito selaku Direktur PT. Dua Putra Perkasa (DPP) datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan Safri.

Dalam pertemuan tersebut, diketahui untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aeor Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1800/ekor yang merupakan kesepakatan antara Amiril Mukminin (Sespri menteri KKP) dengan Andreau dan Siswadi (pengurus PT ACK).

Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp. 731.573.564.- Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster/benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT. ACK.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amril Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari Edhy Prabowo serta Yudi Surya Atmaja.

Sementara itu, uang yang masuk di rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster totalnya telah mencapai Rp9,8 miliar yang selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening Amril Mukminin dan Ahmad Bahtiar.

Dari 9,8 miliar yang ada di rekening PT. ACK itu baru sebesar Rp. 731.573.564.- yang diungkap asalnya yakni dari PT. DPP, sementara sisanya sekitar Rp9 miliar belum diungkap dari mana asalnya.

Sebagaimana diketahui, diketahui pada Juli 2020 telah ada sekitar 25 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Mereka memiliki kesamaan, yaitu perusahaan baru didirikan dua sampai tiga bulan terakhir setelah KKP membuka keran ekspor benih lobster awal Mei 2020.

Beberapa perusahaan yang mendapat hak istimewa mengekspor benih lobster itu dipandang publik sebagai kroni menteri kelautan.

Ada PT Royal Samudera Nusantara tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama. Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya asal Menteri Edhy. Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Sayap Organisasi.

Tiga eskportir lainnya juga terafiliasi dengan Gerindra. PT Bima Sakti Mutiara, misalnya, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsasri Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama.

Rahayu tak ambil pusing soal anggapan konflik kepentingan dalam penetapan Bima Sakti sebagai eksportir. Perusahaan lainnya tidak jauh berbeda, saat dibongkar nama-nama yang tercantum dalam aktanya, diduga memiliki kaitan koncoisme.

Menanggapi baru terungkapnya satu perusahaan yang menyuap Menteri Edhy, aktivis anti korupsi Ridwan Dalimunthe meminta KPK ungkap perusahaan lain yang memgirim dana ke rekening yang sama. Itu karena batu terungkap 700 juta, masih ada 9 miliar dana di rekening yang sama yang belum diungkap siapa pengirimnya.

“KPK wajib mengembangkan kasus ini, publik menunggu kasus ini tuntas. Ada banyak perusahaan yang dapat hak ekspor itu, baru satu yang diungkap menyuap menteri. Siapapun wajib diungkap termasuk perusahaan milik Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati,” tegasnya saat dihubungi media, Kamis, (26/11). red

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *