OJK Dapat Somasi dari Para Korban Kresna Life

  • Whatsapp

Jakarta – Melalui LQ Indonesia Lawfirm sebagai kuasa hukumnya, para korban gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna mensomasi Otoritas Jasa Keuangan atas dicabutnya sanksi PKU (Pembatasan Kegiatan Usaha) oleh OJK dengan surat No. S-458/NB.2/2020 tertanggal 4 Nopember 2020.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Moch Ihsanuddin menyatakan pencabutan sanksi pembekuan usaha dilakukan karena Kresna Life dianggap telah mengatasi penyebab dikenakan sanksi dengan melaksanakan rekomendasi pemeriksaan pada 2019.

“Dengan diakhirinya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Kresna dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 4 November 2020 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Ihsanuddin dikutip dari surat pengumuman OJK.

“Padahal kenyataannya, gagal bayar Kresna terhadap para nasabah belum dibayarkan dan belum diselesaikan, bahkan korban makin bertambah. LQ Indonesia Lawfirm sebelumnya melaporkan Direksi Kresna dan pemilik Kresna ke Polda Metro Jaya atas kerugian polis yang tidak bisa dicairkan sejumlah 30 milyar rupiah lebih beserta manfaat yang tidak dibayarkan,” ucap Advokat Saddan Sitorus dari LQ Indonesia Lawfirm sebagaimana disampaikan kepada awak media, Senin (24/11).

Lebih lanjut Advokat La Ode Surya Alirman, SH dari LQ Indonesia Lawfirm menyesalkan langlah OJK tersebut.

“Bukannya korban berkurang dan diselesaikan, justru ini bertambah jumlah korban Gagal Bayar. Kami akan kembali melaporkan Kresna Life dengan Laporan Polisi kerugian kurang lebih Rp50 miliar,” ancamnya.

Selaku kuasa hukum, La Ode Surya mempertanyakan sekaligus menyesalkan, bagaimana perusahaan yang telah gagal bayar dan jelas-jelas mengatakan tidak sanggup bayar manfaat dan premi dana asuransi yang telah jatuh tempo, malah diperbolehkan menjaring korban baru.

“Otoritas Jasa Keuangan ini jelas ngawur dan kami pertanyakan kenapa sanksi dicabut ketika para korban belum dibereskan klaimnya terlebih dulu. “Malah berambah malah (korban),” tukasnya.

Terkait langkah OJK yang serampangan, Advokat sekaligus pendiri LQ Indonesia Lawfirm, menyebut OJK terkesan justru mencelakakan masyarakat luas dan bahkan mendorong ekonomi Indonesia ke jurang resesi.

Alvin menilai, pernyataan anggota Komisi III DPR yang menyarankan agar KPK memeriksa perusahaan gagal bayar dan OJK yang jelas tidak menjalankan fungsi otoritas dan pengawasannya, memang benar adanya.

“Apalagi jika hal itu dilihat dengan bertambahnya korban baru dan banyaknya perusahaan Investasi bodong, termasuk Perusahaan Asuransi yang bahkan memiliki ijin OJK, namun bisa lolos dari pengawasan OJK sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” terang Alvin.

Menurutnya, Kresna Life mengeluarkan Perjanjian Kesepakatan Baru (PKB) yang menurut para korban adalah jebakan dan jerat bagi para korban agar mau menunggu 5 tahun untuk dibayarkan dengan cicilan. Namun bagi yang setuju dicicil harus kehilangan Hak untuk menuntut baik pidana maupun perdata di kemudian hari.

“Itu intinya sama saja melepaskan PT Kresna dari kewajiban hukum,” sebut Alvi.

Karena itu pula, Alvin mengimbau para korban Kresna Life untuk waspada karena mereka yang tandatangan PKB tidak bisa menuntut pidana dan perdata.

“Bahkan barang bukti kunci berupa Buku Polis Asuransi juga diminta oleh Kresna Life,” bebernya.

Parahnya, dijelaskan Alvin, Kresna Life juga digugat PKPU dimana Kresna Life menjadi pihak termohon dalam perkara nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst Sementara Lukman Wibowo sebagai pihak pemohon.

“Jika diganjar pailit, nasib para korban Kresna Life makin tak menentu,” paparnya.

S yang menjadi korban Kresna Life menambahkan bahwa dirinya sudah berkali-kali audiensi dengan OJK dan Kresna Life. Tetapi sebagai pihak pengawas OJK tidak bisa membantu dan membiarkan saja nasib para korban Kresna Life atas hilangnya hak mereka.

Pencabutan sanksi PKU Kresna Life oleh OJK, katanya, menunjukkan sikap tidak perduli OJK terhadap para korban dan bahkan dirinya memprediksi akan makin banyak Korban Kresna Life dengan masuknya pemegang polis baru.

H korban Kresna Life Lainnya, mengaku heran. Ia mempertanyakan, bagaimana OJK membiarkan Kresna Life yang tidak mampu membayar manfaat dan dana polisnya yang sudah jatuh tempo miliknya, dibiarkan menjaring nasabah baru untuk beli Polis Asuransi Kresna. “Ngakunya Kresna Life itu kesulitan keuangan. Lalu nanti pemegang saham baru mau dibayar dengan apa? Dengan janji palsu dan buaian manis,” ucapnya heran.

N yang juga korban Kresna lainnya, meminta agar Presiden Jokowi selaku pemimpin tertinggi mau melihat kondisi Pemegang Polis Asuransi Kresna Life yang menjadi korban. Menurutnya, asuransi itu adalah alat proteksi keuangan sehingga ketika jadi resiko, masyarakat mampu mengatasi resiko.

“Ini justru malah ketika saya butuh uangnya, Kresna Life hanya memberikan janji palsu. OJK pun sebagai otoritas pengawas terkesan main mata dan bahkan menjustifikasi tindakan Kresna Life dengan pencabutan sanksi OJK,” ucapnya.

Terhadap kasus tersebut, Alvin Lim, beharap Presiden Jokowi turun tangan dan melakukan tindakan tegas selaku pemimpin tertinggi negara RI.

“Sebab jika dibiarkan maka RI bukan jadi negara hukum tetapi menjadi negara mafia,” tegasnya.

Alasan itu disampaikannya mengingat banyak laporan pidana yang telah dilaporkan hingga saat ini jalan ditempat proses hukumnya.

“Proses para terlapor, tangkap dan tahan apabila terbukti. Perintahkan agar kepala KPK bisa mengusut pencabutan sanksi PKU, jangan sampai pencabutan adalah karena ada oknum-oknum OJK yang bermain dengan oknum Kresna Life karena faktanya, Korban Kresna Life makin bertambah, sangat tidak wajar kebijakan pencabutan di tengah wabah gagal bayar Kresna Life. Ini tindakan yang tidak sesuai dengan UU OJK,” paparnya menandaskan. bem

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *