PDRIS Desak Presiden dan Polri Tindak Tegas Pelanggaran Hukum HRS dan Pendukungnya

Ketua PDRIS, Adv. Kamaruddin Simanjuntak,S.H.

Jakarta – Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS) prihatin dengan kondisi tata kelola penegakan hukum dan kamtibmas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang makin lemah.

Sikap ini disampaikan Ketua PDRIS, Adv. Kamaruddin Simanjuntak,S.H, kepada awak media di Jakarta, Kamis, (19/11) siang.

Dikatakannya, kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia sangat jelas menunjukkan kelemahan tersebut.

HRS tiba di Indonesia dengan sambutan besar massa yang tak mengindahkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Massa penjemput HRS juga tampak seenaknya mengendarai sepeda motor dan masuk ke jalan tol yang secara tegas sudah melanggar UU Lalu Lintas.

“Massa penjemput HRS juga merusak Terminal 3 Bandara Soekarno- Hatta dan membuat sejumlah jadwal penerbangan terganggu akibat terhalang massa dalam jumlah besar di bandara,” kata Kamarudin Simanjuntak.

Selain itu, masih kata Kamarudin, kepulangan HRS dari Arab Saudi juga tak mengikuti proses karantina 14 hari sebagaimana aturan di masa pandemi dan tak mendapatkan sanksi apa pun.

Dan yang lebih mengejutkan, masih kata Kamarudin, HRS yang tak melalui proses karantina secara berturut-turut dikunjungi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Amien Rais ke kediamannya.

Menurut Kamarudin, HRS dan para pengikutnya seperti sengaja show of force untuk melanggar aturan prokes di masa pandemi. Mereka seperti ingin menunjukkan bahwa pemerintah tak punya kekuatan dan ketegasan untuk menindak semua aturan yang mereka langgar.

Sebaliknya, dalam aksi show of force tersebut pemerintah malah memberikan pelayanan pembagian masker gratis kepada massa pendukung HRS yang menghadiri acara pernikahan putri HRS yang satu paket dengan acara Maulid.

Terakhir, Kamarudin menyambung, dalam ceramahnya HRS tak sungkan-sungkan mengatakan artis Nikita Mirzani sebagai lonte tanpa disertai bukti otentik.

“Ini sebenarnya sudah bentuk pelanggaran UU ITE dan KUHP. HRS juga sibuk memprovokasi dan merendahkan martabat pejabat negara dan TNI dan mengatakan TNI – Polri bodoh. Benar-benar parah,” Kamarudin menegaskan.

Dilanjutkannya, atas semua kejadian tersebut PDRIS melihat pemerintahan Jokowi sangat lemah menyikapi. Semua pelanggaran undang-undang cuma disikapi dengan pidato Mahfud MD yang mengatakan NKRI adalah negara hukum. Tak ada tindakan tegas dari Polri terhadap semua pelanggaran yang dilakukan.

“Karena itulah PDRIS mengambil sikap tegas mengajak TNI dan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dengan rakyat nasionalis religius untuk melindungi dan menyelamatkan NKRI tercinta. Kami juga mendesak Presiden RI & Polri agar berani menegakkan hukum dan keadilan kepada siapa saja yang melanggar hukum di negara kita ini,” tegasnya. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *