Setahun Jokowi – Amin di Mata GPI Jakarta Raya

Rizal Tuhuloula (Sekretaris PW GPI Jakarta Raya) memberikan pandangannya dalam diskusi evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi - Amin yang di selenggarakan oleh pengurus wilayah Jakarta Raya GPI di kawasan Cikini (20/10/20). Photo: TOPIK/Adang

Jakarta, topikonline.co.id – Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya mengadakan diskusi dengan tema “Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin”, yang bertempat di Resto Mie Atjeh Seulawah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Hadir dalam diskusi para narasumber seperti Ismail Abdulkadir (Lingkaran Pemuda Untuk Demokrasi, Raden Mas Muhamad Agus Rugiarto, SH (Pengacara, Ketua LBH Jakarta Pusat), dan Rizal Tuhuloula (Sekretaris PW GPI Jakarta Raya).

Dalam paparannya Agus Rugiarto mengatakan 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin sudah cukup berhasil.

Ismail Abdulkadir menyebut bahwa selama setahun Pemerintahan Jokowi-Amin kelemahan yang paling mendasar adalah masalah komunikasi publik.

“Itu terlihat saat Pemerintah menangani masalah Covid-19, terlihat kerja para menteri di kabinet tidak sinkron satu sama lain termasuk dengan kepala daerah. Belum lagi komunikasi publik para pejabat tidak berjalan baik. Jadi tak heran timbul kegaduhan di media atau publik,” papar Ismail.

Selain itu, Ismail menyorot kinerja Pemerintah dan DPR saat mengesahkan Omnibus Law kluster Cipta Kerja.

“Saya melihat betapa gagapnya Pemerintah saat merespon aksi demontrasi atau unjuk rasa saat Omnibus Law disahkan. Selain itu perlu dipertanyakan apakah UU ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat bangsa ini terutama membuka lapangan kerja atau cuma bentuk kepentingan asing atau oligarki,” ujar Ismail.

Rizal Tuhuloula mengatakan Pemerintahan Jokowi-Amin pada periode pertama kepemimpinannya bisa dikatakan berhasil melalui pembangunan infrastruktur.

“Periode Kedua nya Jokowi berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya sehingga kekuatan oposisi menjadi tidak terlalu kuat,” kata Rizal.

Sedangkan dari sisi investasi Rizal menyorot terkait dengan pasal-pasal di UU Omnibus Law.

“Jangan sampai ada kepentingan asing yang dititipkan dalam pasal UU Omnibus Law. Akhirnya yang dirugikan kita sendiri. Oleh karena sebaiknya kita harus mengkaji dan menyempurnakan Omnibus Law supaya menguntungkan negara dan memihak buruh dan para pekerja,” tandas Rizal.

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *