Sedot Anggaran Rp48 Miliar di Luar Penanganan Covid-19, Kadis Bina Marga DKI Cuekin Perintah Sekda DKI

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho.

Jakarta – Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dugaan kuat itu muncul setelah beredar data per tanggal 16 Juli 2020 yang menyatakan Dinas Bina Marga pimpinan Hari Nugroho melakukan realisasi penyerapan dana pengadaan tanah sebesar Rp39,247,518,871 atau sebesar 12,87% dari anggaran Rp304, 973,895,200 di masa pandemi Covid-19.

Tak cuma item realisasi serapan dana untuk pengadaan tanah saja. Berdasarkan data tersebut, juga jelas tertera realisasi serapan pengadaan komputer note book/laptop sebesar Rp54,960,000 atau sebesar 54,25% dari alokasi anggaran Rp101,313,322, serta serapan dana belanja perkakas kerja sebesar Rp150,914,500 atau sebesar 5,85% dari anggaran Rp2,581,375,286.

Kemudian juga tertulis serapan belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi sebesar Rp12,042,250 atau 22,8% dari anggaran Rp52,828,039.

Terakhir, dari data tersebut juga tertera serapan belanja pemeliharaan jalan provinsi sebesar Rp392,559,500 atau sebesar 6,35% dari anggaran Rp6,181,148,524, serapan belanja alat tulis kantor sebesar Rp94,605,500 atau sebesar 29.8% dari anggaran Rp325,296,685, dan serapan belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan di atas air sebesar Rp8,828,448,248 atau sebesar 7,43% dari alokasi dana Rp118,795,979,877.

Hebatnya, seluruh data penyerapan anggaran yang berasal dari link dashboard-bpkd.jakarta.go.id  itu rupanya telak bertentangan dengan perintah tertulis Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Saefullah. yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 35/SE/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Sebagai atasan Hari Nugroho dalam birokrasi pemerintahan, Saefullah melalui Surat Edaran Nomor 35/SE/2020 tanggal 29 Mei 2020 pada poin 1b tegas memerintahkan penghentian pelaksanaan kegiatan/pengadaan yang telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DPA TA) 2020 di luar kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Pengecualian serapan yang diizinkan selanjutnya termaktub pada poin 1d hanya untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja pegawai tidak tetap, belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan, belanja makan/minum rapat/tamu/tim untuk jamuan resmi Gubernur/Wakil Gubernur, belanja makan hewan dan belanja makan minum panti.

Pengecualian berikutnya lagi adalah penyerapan dana untuk belanja bahan bakar, belanja sewa mesin fotocopi, belanja telepon, air, listrik, gas dan internet, belanja pemeliharaan lift dan honor lembaga kemasyarakatan.

“Dari data dan fakta yang ada, jelas Kadis Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho sudah melawan, mengabaikan dan nyuekin perintah atasan yakni Sekda, Saefullah dengan tetap melakukan serapan anggaran dana yang tidak diizinkan selama masa pandemi Covid-19,” sembur Ketua Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat untuk Transparansi (LSM FORSI), Jhoni M di Jakarta, Kamis, (23/7).

“Hari Nugroho juga sudah jelas melanggar kode etik dan kode profesi sebagai ASN berdasarkan aturan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN karena melawan perintah atasan,” lanjutnya lagi.

Data serapan anggaran Dinas Bina Marga DKI Jakarta pimpinan Hari Nugroho yang dikeluarkan BPKD DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dan diduga kuat sudah melanggar aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 35/SE/2020 yang ditandatangani Sekda DKI Jakarta, Saefullah.

Dituturkan Jhoni, dari tujuh item penyerapan sementara anggaran yang dilarang selama pandemi Covid-19, Dinas Bina Marga pimpinan Hari Nugroho diketahui sudah menarik dana pengeluaran sebesar Rp48,781,048,869.

Pun begitu, lanjut Jhoni, sangat mengherankan dan super ajaib semuanya tetap berjalan normal seperti tidak ada pelanggaran.

“Rp48 miliar lebih dana yang sudah disedot Dinas Bisa Marga selama pandemi Covid-19 untuk kepentingan instansi mereka. Padahal DKI Jakarta zona merah Covid-19 dan butuh ektra dana dari alokasi anggaran pemerintah untuk penanganannnya,” sungutnya dengan nada kesal.

“Saya jadi sangat curiga ada kongkalikong dan kemufakatan jahat di lingkaran petinggi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan korupsi anggaran berkedok pandemi Covid-19. Salah satu oknumnya ya Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Bapak atau Mister Hari Nugroho.”

“Karena itu saya siap dan menantang jajaran petinggi Pemprov DKI Jakarta untuk bertatap muka dengan saya memperdebatkan ini. Saya tunggu undangan tatap muka dari Gubernur DKI, Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, Sekda DKI, Saefullah dan Kadis Bina Marga Hari Nugroho untuk  mengklarifikasi persoalan ini hingga tuntas agar masyarakat Jakarta tahu duduk persoalannya,” cetusnya lagi menandaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho lebih memilih bungkam saat dikonfirmasi perihal ini. Pesan Whatsapp yang dikirimkan cuma dibaca tak dibalas. Panggilan telepon yang dilayangkan pun tak kunjung direspons. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *