Kejagung Meradang, Pengacara Bertemu Langsung Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan

Andi Putra Kusuma (tengah) dari Anita Kolopaking & Partners Law Firm, sedang memberikan keterangan pers mengenai kasus PK Djoko Tjandra di Soverign Plaza Jakarta (01/07/2020). Photo: Topikonline.co.id/Adang

Jakarta, topikonline.co.id – Djoko Tjandra masih belum juga tertangkap sejak dinyatakan menjadi buron pada 2009 dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Ironisnya, Djoko sempat datang ke PN Jakarta Selatan tangggal 8 Juni 2020 untuk mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali (PK).

Kabar mengenai permohonan PK Djoko Tjandra awalnya disampaikan anggota tim pengacaranya, Andi Putra Kusuma, di Soverign Plaza Jakarta Selatan Rabu sore (01/07/2020). Dirinya mengaku bertemu Djoko Tjandra saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) sekaligus penyerahan kuasa sebagai pengacara di PN Jaksel, awal Juni lalu.

“Saya bertemu saat pendaftaran PK pada tanggal 8 Juni itu, pada saat pendaftaran PK yang di mana PK tersebut didaftarkan sendiri oleh Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekaligus penyerahan kuasa hukum kepada kami,” kata Andi salah satu anggota dari Anita Kolopaking & Partners Law Firm  ini menjelaskan.

Lebih lanjut Andi menjelaskan alasan kliennya tidak hadir dalam sidang perdana pada tanggal 29 Juni lalu dikarenakan sakit dan dibuktikan dengan  surat keterangan dari dokter.

“Mengenai kehadirannya Pak Djoko terakhir kita konfirmasi bahkan sebelum sidang tanggal 29 Pak Djoko konfirmasi untuk hadir, cuma pada hari Kamis (minggu lalu) disampaikan beliau kesehatannya menurun dan dibuktikan juga surat dari dokter. Makanya sidangnya ditunda untuk menghadirkan beliau,” ungkapnya.

“Adapun maksud dari prescon ini dikarenakan terlalu banyaknya pemberitaan di media yang simpang siur tentang Pak Djoko Tjandra, dan Pak Djoko juga berharap para awak media dapat memberitakan hal-hal yang jelas agar tidak ada lagi simpang siur atas pemberitaan dirinya,” tambah Andi.

“Untuk sidang Senin (6/7) mendatang, jika tidak ada hal-hal yang diluar dugaan, maka kami sebagai kuasa hukum dari Djoko S Tjandra akan menghadirkan beliau dipersidangan,” tutur Andi.

Saat jumpa pers dijelaskan bahwa Proses hukum Djoko Tjandra  yang berkepanjangan ini, telah menarik perhatian publik. Hal ini dikarenakan proses hukum Djoko Tjandra yang seharusnya sudah berakhir di tahun 2001 dengan putusan Kasasi yang dimohonkan jaksa telah diputus tolak yang berarti putusan pengadilan negeri-lah yang berlaku dimana putusan tersebut menolak tuntutan jaksa dan Djoko Tjandra dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum/onslag van rechtverfolging. dengan demikan seharusnya perkara Djoko Tjandra telah ditutup/case closed.

 

Pengacara menanyakan mengapa setelah 8 tahun kemudian Jaksa mengajukan upaya hukum PK tanpa dasar hukum yang jelas menabrak tatanan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan tidak mengindahkan hukum yang telah diatur. Melanggar aturan hukum Pasal 263 ayat (1) KUHAP; Lalu kemudian PK Jaksa dikabulkan oleh Mahkamah Agung, padahal putusan kasasi Mahkamah Agung jelas telah menolak kasasi Jaksa sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini dengan mencuatnya kembali pemberitaan Djoko Tjandra merupakan proses hukum yang berkepanjangan sampai kini.

Seperti diketahui, Djoko Tjandra adalah Direktur dari PT Era Giat Prima (EGP) merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata. Selanjutnya, Kejagung mengajukan Kasasi pada 21 September 2000, namun ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA). Sehingga, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut pada 29 Oktober 2001. Delapan tahun kemudian, tepatnya pada 2009, Jaksa mengajukan PK ke MA. Pada 11 Juni 2009, MA mengabulkan PK yang diajukan Jaksa tersebut. Kemudian, Djoko Tjandra juga mengajukan PK pada 22 Juni 2009 dan dinyatakan ditolak pada 20 Februari 2012.  [Adang]

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *