Ketum GPAN Apresiasi Ketua MA Yang Cabut SEMA Nomor 2 Tahun 2020

Jakarta – Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (Ketum GPAN) Brigjen Pol Purn. Drs. Siswandi sangat mengapresiasi Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.

Surat edaran tersebut sebelumnya sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi, pada 7 Februari 2020.

Muat Lebih

banner 300250

SEMA itu mengatur pengunjung yang akan memfoto, video dan merekam persidangan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sementara pembatalan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro yang juga menjabat Ketua MA Bidang Pengawasan, pada Jumat (28/2).

Hal itu dilakukan Ketua MA untuk merespon aspirasi di masyarakat. Di mana aturan itu dinilai tidak selaras dengan semangat keterbukaan peradilan. “Karena hal itu telah diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 27/1983 serta dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1983,” ujar Andi.

Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba (Ketum GPAN) Brigjen Pol Purn. Drs. Siswandi mengatakan, kebijakan Ketua MA yang membatalkan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 sangat populis dan sangat kontributif dalam menciptakan sistem peradilan yang jujur, amanah, obyektif dan normatif.

Dijekaskan Siswandi, hal tersebut berdasarkan pengalamannya selaku Ketua GPAN, dalam perkara narkotika.

“Ketika peristiwa atau hal apa saja yang terjadi di ruang sidang tetap bermanfaat jika secara utuh di siarkan ke publik. Akan menjadi berita menarik dan menjadi ajang pembelajaran,” ujar Siswandi, dalam keterangan resminya yang diterima TOPIKONLINE, Sabtu (29/2/2020).

Pihaknya merasa prihatin masih banyak pecandu dan pengguna narkortika yang mendapat perlakuan hukum yang tidak semestinya.

“Singkatnya sistem peradilan kita belum mampu membedakan antara penyalahguna yang berdimensi kriminal dan korban penyalahguna bagi dirinya sendiri alias pecandu,” tegas Siswandi.

Menurut Siswandi, sebetulnya sangat mudah membedakan hal tersebut, yaitu ketika fakta dalam persidangan terungkap.

“Seperti terdakwa memiliki narkoba hanya untuk dipakai sendiri, hasil test urine positif dan barang bukti dibawah Surat Edaran MA,” jelasnya.

Siswandi mencontohkan, ini perlu diselamatkan seperti Putusannya direhabilitasi. Bukan dipenjara, kasus sangat kontradiktif.

“Seperti, kasus Tyo Pakusadewo vonis Rehab. Nunung vonis Rehab. Ridho Rhoma vonis PN Rebab lalu upaya Banding vonis Pengadilan Tinggi Rehab, upaya Kasasi Keputusan MA. Penjara,” pungkasnya. fry

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *