Subdit Sumdaling Polda Metro Bongkar Klinik Aborsi Paseban

banner 468x60

Jakarta – Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil membongkar kegiatan klinik yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek kedokteran dan tindakan ilegal aborsi, yang dikenal dengan Klinik Aborsi Paseban, di Jalan Paseban Raya nomor 61, RT 002/007 Kel. Paseban, Kec. Senen Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat.

Muat Lebih

banner 300250

“Selanjutnya petugas Unit 5 Subdit 3 Sumdaling melakukan penyelidikan ke lokasi Klinik Aborsi Paseban Senen, Jakarta Pusat, yang biasa dikenal dengan Klinik Paseban atau Klinik Namora dan ditemukan banyak pasien yang keluar masuk klinik tersebut, pada 10 Februari lalu, sekitar Pkl 16.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan, di lokasi, Jumat (14/2/2020).

Yusri menjelaskan, ketika polisi melakukan penindakan dengan masuk ke Klinik, saat itu dr. A berusaha untuk melarikan diri melalui pintu belakang klinik menuju bagian atas klinik, namun tertangkap tangan dan berhasil digabungkan dengan pasien dan karyawan klinik lainnya di bagian tengah ruangan.

Dari kasus tersebut polisi mengamankan MM alias dr. A (sebagai dokter), RM (sebagai bidan), SI (sebagai karyawan bidang pendaftaran dan administrasi pasien).

Bersama tersangka diamankan barang bukti satu jasad janin/bayi keadaan tidak utuh (diperkirakan usia janin 6 bulan dan sudah punya rambut), satu buah vakum dan 1 alat USG, satu buah tempat tidur (tempat pasien dilakukan aborsi), empat pak berisi kassa dan jarum suntik, Air infus, satu buah alat automatic blood pressure, sembilan pak obat untuk aborsi, satu pak alat tespek, satu botol larutan antiseptic, satu bundel buku catatan, satu set perlengkapan operasi, satu bundel buku catatan, satu set perlengkapan operasi, satu buah tabung oksigen, empat unit handphone.

Yusri menuturkan, klinik tersebut adalah rumah milik Rustam Didong, disewakan sejak bulan Mei 2018 – Mei 2021 (3 tahun) dengan biaya Rp175 Juta pertahun dan telah dibayar lunas selama 3 tahun sebesar Rp525 juta rupiah (saat ini telah berjalan 1 tahun 9 bulan) oleh MM alias dr. A.

“Klinik Paseban yang digunakan untuk tempat aborsi disewa oleh tersangka MM als dr. A, dan digunakan untuk melakukan kegiatan aborsi/pengguguran kandungan secara illegal,” katanya didampingi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait dan Kadis Kesehatan DKI Jakarta Sri Widyastuti.

Didalamnya telah tersedia antara lain ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan dan ruang tindakan aborsi.

Terdapat 6 karyawan yang berperan sebagai 1 orang bagian pendaftaran, 1 orang bagian
keuangan, 1 orang sopir, 1 penjaga rumah dan 2 pembantu rumah tangga.

Dalam kegiatan aborsi terhadap pasien-pasien di klinik tersebut, MM als dr. A yang lulusan kedokteran Methodis Medan bermitra dengan para bidan.

Menurut Yusri, dr. A ini antara 2006 s/d 2018 (12 tahun) menjadi PNS (Dokter Umum) di Puskesmas Rumbay 3 Bukit Pekan Baru Riau.

A dipecat sebagai PNS karena tidak masuk kerja secara terus-menerus dan terlibat perkara tindak pidana perdagangan orang dan atau prosedur pengangkatan anak yang salah ditangani oleh Polres Bekasi, dan pernah ditahan selama 3 bulan (Tahun 2012).

Tahun 2016 menjadi DPO pengungkapan perkara Aborsi oleh Subdit 3 Sumdaling dengan TKP Klinik Cimandiri, Jakarta Pusat.

Dan Sejak bulan Mei 2018 s/d sekarang membuka usaha praktek klinik aborsi (tanpa nama) beralamat di Jl. Paseban Raya Nomor 61 RT 002/007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat (sebagai
penanggung jawab).

Klinik tersebut, lanjut Yusri, dalam 1 hari bisa melakukan aborsi sebanyak 5 – 10 pasien, namun dalam kurun waktu 3 bulan terakhir kondisi kesehatan MM als dr. A kurang fit sehingga tidak melaksanakan kegiatan aborsi, dan digantikan oleh Bidan Santi, Bidan RM dan dr. SURYA. Seluruh kegiatan aborsi dilaporkan kepada MM als dr. A sebagai pemilik/penanggung jawab Klinik Aborsi Paseban.

Saat ini Klinik Aborsi Paseban mempunyai mitra kerja sekitar 50 bidan (yang menumpang eksekusi aborsi di Klinik illegal miliknya) dan ada 100 calo di sekitar Jl. Raden Saleh dan Jl. Paseban Jakarta Pusat yang mengantarkan pasien aborsi ke Klinik illegal miliknya.

Para pasien dikenakan biaya untuk menggugurkan kandungan beragam, untuk yang hamil sebulan dikenakan biaya sebesar Rp1 juta, untuk yang hamil 2 bulan sebesar Rp2 juta dan hamil 3 bulan dikenakan Rp3 juta, diluar biaya administrasi Rp300 ribu.

Tindakan yang dilakukan berupa vacuum dengan waktu sekitar 5 menit. Dan untuk usia kandungan 4 bulan ke atas, tindakan yang dilakukan berupa induksi dengan waktu yang diperlukan bervariasi, tergantung respon kandungan pasien, biasanya paling cepat 12 jam dan paling lambat 2
hari.

“Penyebab pasien melakukan aborsi, yaitu hamil di luar nikah, adanya kontrak kerja yang mengharuskan tidak hamil, gagal KB (sudah pasang KB namun tetap hamil, dan telah melakukan operasi Caesar 2 kali),” ucap Yusri.

Para tersangka dikenakan Pasal 83 Jo Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan/atau Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan/atau Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55, 56 KUHP.

“Dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1 miliar,” pungkas Yusri. fry

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *