Tanggapi Wacana Komisi III DPR Bubarkan BNN, Arman Depari: Sekalian Bakar Seluruh Anggotanya

Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari saat menunjukkan barang bukti pil PCC yang disita dari pabrik sumpit di Kawalu, Kota Tasikmalaya.
banner 468x60

Jakarta – Pernyataan anggota Komisi III DPR RI yang mewacanakan pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN) karena kinerjanya dianggap tak berhasil ditanggapi sinis oleh Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari.

Arman menyilakan DPR RI membubarkan lembaga tersebut. Bahkan, lanjutnya, jika perlu seluruh anggota dalam tubuh BNN dibakar.

“Silakan saja dibubarkan. Sekalian anggota di dalamnya dibakar dan dikremasi saja,” kata Arman kepada awak media di lokasi penggerebekan pabrik narkoba di Kota Tasikmalaya, Rabu (27/11).

Dikatakannya lagi, BNN dibentuk oleh Undang-undang dan sudah menjadi milik masyarakat. Bukan menjadi lembaga milik seseorang atau kelompok dan partai tertentu.

Oleh sebab itu, sambungnya, dia minta anggota Komisi III DPR RI untuk berpikir ulang dan mengkaji lagi wacana pembubaran BNN.

“Kami bekerja untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari narkoba. Kegiatan-kegiatan kami beroperasi untuk rakyat, bukan untuk kepentingan golongan atau keinginan selera seseorang,” Arman menegaskan.

Seperti diketahui, sebelumnya, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu mengancam membubarkan BNN karena menganggap kinerja BNN tak menunjukkan hasil.

“Saya minta BNN dievaluasi, bubarkan. Kita akan melakukan revisi terhadap undang-undang narkotika. Dilebur saja (BNN), enggak perlu lagi, enggak ada progres,” ujar Masinton saat rapat dengar pendapat bersama BNN di Komisi III DPR, Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11) lalu.

BACA JUGA:

Selain Masington, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding juga mengkritik kinerja BNN dalam pemberantasan narkoba.

Pasalnya, kata Sudding, sejak BNN berdiri, angka penyalahgunaan narkoba kian meningkat. Hal ini yang membuat para wakil rakyat menilai kinerja BNN kurang terlihat.

Bahkan, sambungnya, BNN justru malah terkesan sebagai i “tempat penampungan” bagi anggota kepolisian yang ingin mendapat kenaikan jabatan.

“Saya melihatnya bahwa sebagai tempat penampungan saja para perwira-perwira, kalau kombes menjadi brigjen ya masuk BNN,” kata Sudding.

“Jadi banyak yang perwira-perwira polisi yang di mabes (polri) diparkir dulu di BNN supaya dapet bintang brigjen. Tapi kinerja BNN secara nyata di lapangan saya juga tidak melihat,” lanjutnya.

Menurut Sudding, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia masih darurat narkoba.

Bahkan, jika dulu Indonesia menjadi “konsumen” narkoba, saat ini sudah menjadi produsen.

Menurut Sudding, peredaran penyalahgunaan narkoba sudah bergeser dari yang semula masif di Filipina, kini justru di Indonesia.

Di Filipina, presiden dan aparat tegas menindak penyalahgunaan narkoba. Sementara di Indonesia, aparat justru bekerja sama dengan para penyalahguna.

“Masih ingat kita pengakuan Freddy Budiman di tahun 2012 itu bahwa ketika ingin membuat acara maka saya akan atur dulu, atur polisinya, atur BNN-nya, atur bea cukainya, saya telpon semua baru barang (narkoba)itu saya masukkan,” tutur Sudding.

“Nah kalau mafia-mafia seperti ini bekerja sama dengan aparat kita, ya jaringan-jaringan narkoba seperti ini, bandar-bandar ini aparat kita juga terlibat dalam kaitan peredaran, ya apa yang bisa harapkan,” sambungnya lagi. bem

 

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *