Rolas Sitinjak : Permen PUPR Nomor 11 Lindungi Konsumen Sektor Perumahan Yang Kerap Terabaikan

banner 468x60

Jakarta – Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menurut Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Rolas Sitinjak memberikan perlindungan konsumen. Baginya, aturan tersebut menghadirkan Negara guna melindungi hak konsumen sektor perumahan yang kerap terabaikan.

“Aturan ini berlaku untuk perorangan atau badan hukum sebagai pelaku usaha. Permen ini banyak ditentang oleh para pelaku usaha. Padahal, kalau benar hal ini sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan, aturan ini merupakan keberpihakan Negara kepada konsumen,” katanya di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

Rolas mengungkapkan, sejauh ini konsumen sektor perumahan banyak oleh janji muluk dari pengembang. Tatkala, konsumen sudah melakukan pembelian, bahkan sudah memulai akad kredit, namun rumah yang dijanjikan belum juga jadi. Di sisi lain, kalau konsumen telat membayarkan kredit, sudah kena denda.

“Tahun 2018 BPKN memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR terkait permasalahan hak konsumen dalam sektor perumahan. Nah berdasarkan hal tersebut keluarlah Permen Nomor 11 yang intinya mewajibkan kepada pengusaha atau developer kalau membangun perumahan harus melaporkan kepada konsumen. Sebelumnya tidak ada yang mengatur,” jelas pengacara yang lima kali memenangkan gugatan terhadap maskapai Lion Air atas penelantaran hak konsumen ini.

Lelaki yang sedang menyelesaikan disertasi Ilmu Hukum Universitas Trisakti yang juga soal hak konsumen dalam sektor perumahan tersebut mengungkapkan, BPKN siap melakukan pendampingan advokasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam sektor perumahan. Dirinya pun berharap kepada sektor lain untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada konsumen.

Dalam penjelasannya, sejauh ini aduan konsumen paling banyak dari sektor perumahan. Dan, dari sektor perumahan tersebut mayoritas keluhan hak konsumen atas pembiayaan perumahan. Karenanya, Rolas meminta OJK bisa meningkatkan pengawasan dalam bidang pembiayan perumahan.

“Lembaga pembiayaan yang memberikan kredit, padahal sertifikatnya masih ditanggungkan di lembaga pembiayaan atau bank lain. Bagaimana mungkin tanahnya merupakan sitaan Negara, namun kreditnya bisa cair. Diduga ini ada kongkaling. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan pengawasannya,” imbuhnya.

Tokoh perlindungan konsumen ini menambahkan, BPKN terus berjuang menghadirkan keadilan bagi konsumen.

“Pada akhir 2018, BPKN telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung terkait membangun kesamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen,” pungkasnya. frynang

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *