BPH Migas Larang Sejumlah Kendaraan Gunakan Solar

banner 468x60

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mengatur pengendalian kuota solar yang termasuk dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT). Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan penggunaan BBM secara tepat guna.

Demikian disampaikan Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa kepada wartawan, di kantornya, Rabu (21/08/2019).

Muat Lebih

banner 300250

“Komite BPH Migas telah melakukan sidang komite untuk melakukan pengendalian kuota JBT dan menetapkan surat edaran kepada Pertamina untuk melakukan pengaturan pembelian JBT jenis minyak solar, yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2019,” ujarnya.

Pengaturan tersebut juga melarang menggunakan solar bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

“Dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan,” katanya, didampingi oleh pihak Pertamina, TNI, Polri dan Hiswana Migas.

Larangan tersebut juga berlaku untuk kendaraan dinas (plat merah), mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah, mobil tanki BBM, CPO, dump truck, truk trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).

Aturan tersebut juga berlaku untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.

Sementara itu, pembelian solar untuk angkutan roda empat maksimal sebanyak 30 liter per kendaraan perhari. Untuk roda enam atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan perhari. Dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan perhari.

Kepala BPH Migas juga menyerukan agar Pertamina juga mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan solar dengan mempertimbangkan sebaran konsumen pengguna termasuk pengaturan alokasi ke SPBU.

“Pertamina wajib menyediakan BBM non subsidi seperti Pertamina Dex dan Pertamina Dexlite, untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta Pertamina untuk berkoordinasi dengan TNI-Polri dan Pemda untuk ikut mengawasi penyaluran solar.

“Selanjutnya BPH Migas bersama Pertamina, Hiswana Migas, TNI-Polri dan Pemda akan mensosialisasikan di setiap daerah pemasaran Pertamina pada September dan Oktober 2019,” pungkasnya. frynang

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *