Awak Media Diingatkan Lebih Berhati-hati Wartakan Orang Hilang Pada Berita Lanjutan

Kamsul Hasan.
banner 468x60

Jakarta – Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat  yang juga perumus Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) Dewan Pers, Kamsul Hasan mengingatkan awak media agar lebih berhati-hati mewartakan orang hilang pada berita lanjutkan.

Seperti contoh kasus anak hilang di Bekasi, misalnya, yang berhasil ditemukan di masjid dekat Stasiun Senin, Jakarta Pusat. Setelah diselidiki, anak tersebut ternyata diculik bukan hilang. Itu artinya si anak menjadi korban tindak pidana.

“Untuk contoh kasus tersebut, identitas si anak dalam pemberitaan harus ditutup total. Ini yang harus dimengerti dan dipahami seluruh awak media saat membuat berita seperti itu,” jelas Kamsul Hasan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima topikonline.co.id, Sabtu (15/6).

Untuk meminimalisir kesalahan pemberitaan seperti itu, lanjut Kamsul, PWI Pusat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) akan menggelar pelatihan jurnalistik perspektif gender dan ramah anak di Bogor, 19-20 Juni mendatang.

Kegiatan yang bersifat gratis ini akan diikuti 30 peserta yang terdiri dari 10 peserta rekomendasi PWI Jaya, 10 peserta rekomendasi PWI Jabar, dan 10 peserta lainnya dari berbagai elemen di wilayah Jabodetabek.

“Dalam pelatihan nanti kita akan bahas penyajian berita yang benar sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS),” jelas Kamsul.

“Kita berharap dari pelatihan itu nantinya para awak media akan lebih memahami etika penulisan yang benar untuk kasus-kasus pemberitaan seperti yang tadi sudah saya katakan,” tambahnya.

BACA JUGA:

Lebih lanjut dijelaskannya, pelatihan itu juga dimaksudkan untuk menyosialisasikan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sebagai produk terbaru Dewan Pers yang disahkan 9 Februari 2019 di Surabaya, bertepatan saat Hari Pers Nasional (HPN) dan MoU Dewan Pers dengan Kementerian PPPA.

PPRA Dewan Pers itu akan berfungsi sebagai rambu dan atau sekaligus upaya melindungi wartawan dari jeratan hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengancam media cetak maupun elektronik dengan pidana 5 tahun penjara serta denda Rp500 juta.

“Melalui pelatihan tersebut kita harapkan pengetahuan para awak media tentang berbagai peraturan terkait pemberitaan anak dan perempuan bertambah,” Kamsul berujar.

“Selain itu kita juga berharap adanya kemungkinan wartawan juga bisa menjadi advokasi dan atau pendamping anak yang bermasalah dengan hukum,” ia menandaskan. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *