Tujuh Dirjen Kementerian ATR/BPN Paparkan Rencana Aksi Tahun 2019

0
RB. Agus Widjayanto, Djamaluddin, dan M. Ikhsan.

Jakarta – Tujuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan Rencana Aksi  tahun 2019 pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/2).

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdullah Kamarzuki mengatakan agar Rencana Tata Ruang (RTR) jadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

“Selain itu juga agar menjadi pertimbangan dalam pemberian izin sektoral lainnya,” kata Abdullah Kamarzuki.

Kemudian Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, R. Adi Darmawan, dalam pemaparannya  mengatakan agar kegiatan pembuatan peta dasar pertanahan menjadi perhatian tersendiri dan disikapi secara serius.

“Pembuatan peta dasar berada di bawah kewenangan Badan Informasi Geospasial. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pembuatan peta dasar,” kata Adi Darmawan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) wajib dilakukan secara sistematis.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Adi, menggunakan peta kerja dan melaksanakan quality control atas pekerjaan.

Sementara Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan (HHK), Djamaluddin, dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL Dirjen HHK dengan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan ibarat dua sisi mata uang.

“Hal itu terlihat dari pengumpulan aspek yuridis dengan pengukuran bidang tanah berbeda,” kata Djamaluddin.

Meski begitu, lanjutnya, untuk pengumpulan data yuridis pada tahun 2018 tetap tercatat melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi bidang penataan agraria, Dirjen Penataan Agraria Muhammad Ikhsan mengatakan pada tahun 2019 pihaknya mendapat target 750.000 bidang untuk pelaksanaan Reforma Agraria.

“Oleh sebab itu saya meminta bantuan Ditjen Infrastruktur Keagrariaan agar melakukan percepatan pengukuran pada awal tahun ini untuk menindaklanjuti hasil pelepasan kawasan hutan,” jelas Ikhsan.

Selain itu, disampaikan Ikhsan juga agar setiap kepala bidang di kantor wilayah BPN provinsi secepatnya menyusun perencanaan awal.

“Hukumnya adalah wajib agar kegiatan penataan agraria dapat berjalan bersama dengan PTSL dan dapat selesai sesuai dengan rencana,” tegasnya.

BACA JUGA:

Di bagian pengadaan tanah, Dirjen Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin menyatakan target penyertifikatan tanah-tanah Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2019 ini sebanyak 6.787 bidang di 34 provinsi.

“Selain itu, pada tahun 2019, Direktorat BMN Ditjen Kekayaan Negara juga akan menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan penyertifikatan tanah-tanah BMN,” ulas Arie Yuriwin.

Abdullah Kamarzuki, R. Adi Darmawan, Arie Yuriwin, dan Budi Situmorang.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), Budi Situmorang, turut menyampaikan pihaknya memiiki dua sasaran yang wajib dicapai di tahun 2019.

Kedua sasaran tersebut adalah tertib tata ruang dan tertib pemanfaatan hak atas tanah.

Terakhir, dari pihak penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang dan tanah, RB. Agus Widjayanto selaku pimpinan direktorat mendorong setiap kantor pertanahan agar menggunakan aplikasi Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP).

Namun begitu, dalam penggunaannya tetap dibutuhkan sinkronisasi antara aplikasi SKP dengan data manual.

“Tak lupa juga harus dibuat kriteria kasus, dengan pembuatan K1, K2, serta K3 untuk klarifikasi kasus sedang, berat dan ringan,” tandas, bem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here