Mulai Liar, Isu Panas Dugaan Suap Kapolri Dikaitkan ke Isu “Barter” Jabatan

0
Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

Jakarta – Isu panas dugaan suap yang diterima Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian terus menggelinding dan mulai liar.

Dugaan suap yang diterima Jenderal Tito — saat itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya -dari tersangka korupsi kuota sapi impor yg tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini mulai dikaitkan dengan isu “barter” jabatan di tubuh Polri.

“Rasa keadilan masyarakat terusik ketika dua penyidik KPK yang dikabarkan telah merusak barang bukti tidak dihukum. Masyarakat pantas jadi curiga, ini ada apa? Apalagi belakangan kedua penyidik yang berasal dari Polri tersebut malah mendapatkan promosi jabatan,” ujar Ketua Indonesia Narkotic Watch (INW), Josmar Naibaho di Jakarta, Kamis (11/10).

Kembali ditegaskannya, akibat dari bergulirnya kasus ini timbul kesan KPK tidak berani menindak oknum oknum yang diduga kuat melakukan kesalahan.

Ditambahkannya,  kalau memang benar ada upaya penghilangan barang bukti, maka pelakunya harus dihukum berat. Tidak cukup hanya sanksi displin, atau dipindahkan ke institusi awalnya. Penarikan kembali penyidik ke institusi tidak dapat dimaknai sebagai hukuman.

“Ingat, yang membantu penjahat itu juga termasuk penjahat dan jika terbukti menghjilangkan barang bukti, seharusnya diganjar hukuman yang berat,”kata Josmar.

Ditegaskannya lagi,  kasus dugaan adanya upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun) yang terjadi tahun 2017 mestinya diproses kembali hingga terang benderang.

“Selain kedua penyidik tersebut, Komjen Heru Winarko yang saat kejadian merupakan Deputi Penindakan KPK mungkin layak dimintai keterangannya agar persoalan dugaan pengerusakan barang bukti tersebut jadi terang benderang. Bagaimanapun, pak Heru dalam posisinya saat itu patut diduga tahu soal skandal buku merah tersebut,” papar Josmar.

Dalam kasus ini, kembali dikatakan Josmar, jangan ada kesan ‘barter’ antara penyidik dengan petinggi Polri. Ini yang tidak boleh terjadi.

“Masyarakat harus diberi pencerahan, promosi jabatan yang diterima Roland dan Harun tak ada kaitannya dengan kasus dugaan penghilangan barang bukti tersebut. Termasuk promosi jabatan yang diterima Komjen Heru Winarko dari Deputi Penindakan KPK menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), ” imbuh Josmar lagi.

Seperti diketahui, Indonesialeaks,  yang diketahui dari beberapa media beberapa hari lalu menurunkan berita dengan judul ‘Dokumen Pemeriksaan yang Menghilang’.

Dalam berita tersebut, diketahui nama Tito Karnavian ikut diseret. Tito Karnavian, semasa masih menjabat Kapolda Metro Jaya disebut sebut menerima aliran dana antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

”Untuk itu segera memberikan klarifikasi soal kasus ini, bagi kedua institusi Polri dan KPK. Jangan membuat masyarakat menerka nerka, hingga nanti timbul  opini yang tidak baik yang bergulir saat ini,” tegasnya lagi. bem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here