Pemkot Jakpus Bersama Kantah Jakpus Canangkan GEMA PATAS di TIM

Wali Kota Jakpus, Bayu Meghantara (kanan) usai pencanangan GEMA PATAS di TIM .
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Jakarta Pusat, mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMA PATAS) di halaman UPT Taman Ismail Marzuki (TIM), Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakpus, Selasa (2/10).

Pencanangan tersebut dilakukan Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara bersama Kepala Kantah Jakpus, Iljas Tedjo Prijono dan disaksikan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, Jaya.

Dikatakan Bayu Meghantara, pemasangan tanda batas merupakan program Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengantisipasi masalah sengketa tanah di DKI Jakarta.

Melalui program ini, lanjutnya, masyarakat dan instansi diharapkan bisa melakukan gerakan serupa memasang tanda batas atas bidang bidang tanah yang dikuasai. Selain itu, jika bidang tanahnya belum bersertifikat agar segera melakukan pendaftaran untuk proses sertifikasi.

“Kami memilih pencanangan GEMA PATAS di TIM karena setelah dicek ternyata aset pemerintah ini belum bersertifikat. Mengingat sebentar lagi TIM berusia 50 tahun yaitu 10 Nopember 2018, maka dengan pencanangan kegiatan GEMA PATAS di tempat ini pemerintah bisa secepatnya mendapat kejelasan atas batas bidang tanahnya. Dan kami juga sangat berharap di usianya yang ke-50 bidang tanah TIM sudah terdaftar dan bersertifikat,” papar Bayu.

“TIM adalah aset pemerintah yang tidak terpisahkan. Mudah-mudahan hasil ukur bidang tanahnya nanti sesuai dengan yang ada di data, “ lanjutnya lagi.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantah Jakpus, Iljas Tedjo Prijono juga mengungkapkan harapannya agar gerakan GEMA PATAS bisa memberikan kepastian letak, luas dan batas tanah, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang dimiliki pemerintah.

Menurut Tedjo, untuk tahun anggaran 2018 Kantah Jakpus mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak  30.000 bidang.

Dari jumlah kuota tersebut, proses pengukuran yang dilakukan sudah mencapai 91,5% atau 27.457 bidang hingga awal Oktober. Sedangkan untuk pengumpulan data yuridis sudah sebanyak 94,8% atay 28.452 bidang.

“Besar harapan kami GEMA PATAS bisa memuluskan target Pemprov DKI Jakarta dan Kanwil BPN DKI Jakarta untuk membuat Jakarta Satu Peta di tahun 2019. Apalagi bidang-bidang tanah aset pemerintah seperti TIM, Monas, Gedung Joang secara fisik dan yuridis sudah punya legalitas. Tinggal didaftarkan saja agar bersertifikat,” harap pria yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Kantah Kabupaten Pasuruan.

BACA JUGA:

Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya turut menambahkan,  Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sudah secara tegas  mengatur agar pemerintah bisa menjamin kepastian hukum tanah di seluruh wilayah Indonesia.

“Pasal tersebut  menegaskan seluruh bidang tanah di bumi Indonesia, baik milik perorangan maupun instansi, harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukumnya,” ucap Jaya.

“Dan cakupan kepastian jaminan itu mulai dari pemiliknya sebagai subyek hingga ke obyeknya yang meliputi luas, letak dan batasnya. Semuanya harus tertib, baik secara administrasi, hukum, penggunaan, maupun pemanfaatan lingkungan hidupnya,” demikian tutupnya. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *