Hartono Minta PN Jakpus Kabulkan Gugatan Atas UOB

banner 468x60

Jakarta – Debitur Linda Soetanto melalui kuasa hukum Hartono Tanuwidjaja, meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan atas perkara yang dilakukan oleh Bank UOB Indonesia secara sepihak.

“PT Bank UOB (tergugat) yang berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 89 Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga kliennya sangat dirugikan secara sepihak,” ujar Hartono.

Muat Lebih

banner 300250

Menurut Hartono, sebelum kasus ini diperkarakan di Pengadilan Jakarta Pusat, pihaknya telah melaporkan PT. Bank UOB Indonesia ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tertanggal 8 Juli 2018.

“PT. Bank UOB Indonesia diduga telah melanggar Pasal 2 POJK Nomor 1/07/2013, yaitu Perlindungan konsumen dengan menerapkan prinsip transparansi, Perlakuan yang adil,
Kerahasiaan dan keamanan data konsumen,” katanya.

Ia menjelaskan, kliennya dan PT Bank UOB Indonesia sebagai tergugat telah mengadakan perjanjian di notaris pada 3 Agustus 2015 (akta perjanjian kredit), soal fasilitas kredit multi guna pemberian property sampai jumlah maksimum Rp.13.450.000.000, dari tergugat untuk jangka waktu 10 tahun, dengan jaminan fasilitas kredit berupa sebidang tanah hak milik Nomor 3857/ Kelapa Gading, seluas 420 M2, terletak di Jakarta Utara.

“Klien kami telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank diantaranya melakukan pembayaran angsuran KMG PP UOB @ 177.674.500. “Angsuran pembayaran tersebut sudah berjalan sebanyak 29 Kali installment sampai dengan Januari 2018,” ungkap Hartono.

Ia juga menjelaskan, dalam perjalanannya pembayaran angsuran selanjutnya mengalami keterlambatan selama 5 bulan berturut-turut.

Meski terjadi keterlambatan, lanjut Hartono,  sebelumnya kliennya telah mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit ke PT Bank UOB pada 2 Maret 2017 s/d 19 Januari 2018 termasuk dengan 3 kali mengirimkan revisi form deklarasi penghasilan debitur melalui email, tapi tidak pernah direspon oleh tergugat.

Kliennya tetap melakukan niat baik, pada 3 Juli dan 4 Juli 2018 dengan melakukan transfer pembayaran angsuran KMG PP UOB sebesar Rp.160.000.000 dan 345.000.000., namun ditolak untuk diterima oleh Perusahaan tergugat dengan alasan rekening tersebut telah diblokir.

“Pemblokiran rekening tersebut dianggap sepihak karena tanpa pemberitahuan kepada pihak nasabah dengan jangka waktu yang reasonable dan atau disebut sebagai rekening tidak dikenal,” tambah Hartono.

Akibat penolakan pembayaran, kata Hartono kliennya beriinisiatif mengajukan permohonan pelunasan keredit kepada Peusahaan tergugat pada 11 Juli 29018. Hasilnya, disetujui oleh tergugat melalui surat UOB Nomor 18/Col/7047, 17 Juli 2018. Hartono mejelaskan Kliennya sebagai penggugat masih belum memenuhi kriteria “diragukan”.

Karena itu selain meminta mengabulkan gugatan perkaranya, Linda Soetanto yang merupakan debitur Bank UOB memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan semua alat bukti yang diajukan penggugat sah dan berharga. “Kemudian menghukum tergugat yang diajukan penggugat sesuai hukum yang ditetapkan,” pungkasnya. (ferry)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *