Menteri ATR/BPN: Jangan Ragukan Komitmen Pemerintah Melaksanakan Reformasi Agraria

banner 468x60

Jakarta – Reforma Agraria (RA) adalah komitmen pemerintahan Jokowi-JK sejak awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Langkah RA ditempuh dengan membuat program legalisasi aset.

Hal ini ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, saat memberikan pengarahan pada acara Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial di Hotel Media Sheraton, Jakarta, Kamis (20/9).

“Masyarakat tidak perlu meragukan komitmen pemerintah dalam melaksanakan RA,” ucap Sofyan A. Djalil.

Dilanjutkan Sofyan, RA adalah program pemerintah yang terdiri dari duq komponen yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan serta tanah-tanah transmigrasi.

“Program legalisasi aset sudah kami mulai sejak tahun lalu. Alhamdullilah, kami berhasil menyertifikatkan 5 juta bidang tanah pada tahun 2017,” katanya.

“Untuk tahun ini kami memiliki target dapat menyertifikatkan 7 juta bidang tanah serta 9 juta bidang tanah pada tahun 2019. Dan kami optimistis bisa menyelesaikan,” sambungnya lagi seraya menambahkan pada 2025 seluruh tanah di Indonesia ditargetkan sudah terdaftar.

Acara Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial di Hotel Media Sheraton, Jakarta, Kamis (20/9).

Dilanjutkan Sofyan, pemberian sertifikat tanah bisa dipastikan bakal memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki tanah.

Selain itu, sertifikat tanah juga bisa memberikan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat pemilik tanah.

“Tak sekadar menghindari konflik tanah, sertifikat tanah juga dapat memberikan akses ke perbankan. Masyarakat yang memiliki sertifikat tanah bisa menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha,” tutur Sofyan A. Djalil.

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian ATR/BPN juga akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemasangan patok tanda batas tanah.

Hal ini sebagai upaya Kementerian ATR/BPN untuk memudahkan kegiatan pengukuran tanah dalam proses membuat sertifikat.

“Kesulitan utama kita adalah mengenai batas tanah. Untuk itu, kita akan libatkan masyarakat untuk pemasangan patoknya sehingga memudahkan kita dalam proses pengukuran,” ungkapnya.

Diakui Sofyan, dalam komitmen RA pemerintahan Jokowi – JK pihaknya juga diberi target pemberian sertifikat tanah atas 970.000 hektare tanah yang berasal dari kawasan hutan.

Untuk itu, kata Sofyan, Kementerian ATR/BPN akan bersinergi dengan Kementerian terkait untuk mewujudkan pelaksanaannya.

“Dengan dilepaskannya suatu kawasan hutan, maka akan menjadi Area Penguasaan Lain atau APL. Ini perlu kita teliti dan terbitkan sertifikat,” pungkas Menteri Sofyan A. Djalil.

Turut hadir dalam kegiatan Rembuk Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial Untuk Keadilan Sosial ini beberapa anggota Nahdlatul Ulama, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Serikat Petani Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana Lingkungan Hidup serta masyarakat penerima sertifikat Reforma Agraria. bem

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *