Hartono Minta Sistem Hukum Diganti Ke Anglo Saxon

  • Whatsapp

Jakarta – Bagi Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH, Indonesia saat ini sudah cukup maju, namun sangat ketinggalan dalam bidang penegakan hukum.

Hal tersebut dikatakan Hartono, ketika disambangi di kantornya, Kamis (26/07/2018). “Berdasarkan  pengalamannya dari negara-negara bekas jajahan Inggris yang pernah saya kunjungi, mulai dari negara RRC, Singapur, Malaysia, dan Brunei,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Menurutnya, dalam memajukan sebuah negara ada empat pilar penting yang perlu diperhatikan, untuk memajukan kesejahteraan rakyat yaitu  hukum, ekonomi, dan politik yang disebutnya dengan istilah ‘Trisula’. Sedang pilar yang ke-4, itu dasar negara (falsafah negara).

Berkenaan dengan masalah hukum, lanjutnya, jelas Indonesia adalah negara hukum rechtstaat. “Tapi aktualnya kan melenceng menjadi negara dagang hukum, bukan negara hukum. Kenapa demikian, karena banyak realitanya di masyarakat,” kata Hartono.

Ia pun mencontohkan di kepolisian, orang lapor hilang ayam ruginya kambing atau sapi, orang mau gugat orang lain itu biayanya murah karena hanya bayar Rp 650.000 plus satu pihak Rp.350.000, jadi totalnya Rp 1 juta tambah surat kuasa dan pendaftaran.

Dengan biaya sedemikian, orang bisa menggugat Rp 10 Miliar sampai Rp 100 Triliun, dengan satu gugatan itu begitu murah dan begitu gampang. Namun, begitu proses itu menjelang akhir atau putusan barulah muncul ‘hakim’, (hubungi aku kalau ingin menang),” ungkapnya.

Di polisi dan di jaksa sama juga, jaksa yang seharusnya mewakili korban terkadang memperdagangkan keadilan ini, seperti P-18, P-19 dan P-21 harus bayar sekian. “Tuntutan besar kecil (tinggi rendah) dipermainkan, itu semua adalah kondisi, realita yang dalam tanda kutip adalah menurunkan derajat nilai hukum di negara kita. Orang luar negeri tahu orang Indonesia gampang disuap/sogok,” jelas Hartono.

Ia juga mengatakan, meskipun kantor cabang KPK dibuka disetiap provinsi, suap pasti ada. Karena sistem hukumnya korup. “Konteks yang saya bicarakan ini mengingat sudah 350 tahun kita dijajah Belanda, lalu kita mewarisi hukum Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, masa merdeka 73 tahun. Totalnya, sudah 426,5 tahun menggunakan hukum warisan Belanda,” jelasnya.

Hartono mengungkapkan, sudah puluhan tahun yang namanya RUU KUHP diolah, tapi sampai sekarang belum selesai. “Entah kapan selesainya,” ungkapnya.

“Pertanyaannya, dengan sistem hukum kita yang sekarang lebih cenderung korup selama 426,5 tahun dijajah itu, kenapa kita engga berfikir ganti yuk sistem hukum kita Eropa Continental jadi hukum yang dianut Amerika atau sistem hukum Anglo Saxson,” jelasnya.

Ia menambahkan, negara yang menganut hukum tersebut seperti Singapura, Hong Kong, Macau relatif lebih baik. Dinegara tersebut, seperti Hong Kong jarang ada perkara, justru Di Macau sama sekali ga ada perkara, padahal negara ini negara judi. Gedung dan pengadilannya tidak ada aktifitas hingga seperti gedung mati. Begitu juga, engga pernah ada keributan disana dan sesuatu yang aneh. “Itu berarti kesadaran hukum masyarakatnya tinggi,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan kemauan pemerintah. “Kenapa kita engga mau merubah sistem hukum kita ?Waktu politik kan boleh berubah, kenapa kita engga coba? Coba dong, masa kita 426,5 tahun begini terus. Apa kita masih mau nunggu sampai 500 tahun atau 1000 tahun lagi, dengan mempertahankan sistem hukum korup seperti ini?,” tanyanya.

Dikatakannya, perubahan hukum tersebut mungkin belum dipikirkan, mungkin pula belum ada keberanian untuk merubahnya. “Karena itu seperti yang saya bilang terdahulu, yuk kita rubah sistem hukum kita ke sistem Anglo Saxon seperti di Amerika, Inggris dan negara negara lain, Mereka maju kok, kenapa kita tidak mengikuti sistem mereka,” tutup Hartono. (ferry)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *