Kantah Jakbar Minimalisir Keluhan Warga Soal Pengukuran Bidang PTSL

  • Whatsapp
Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna (baju putih) saat meninjau basecamp Tim 1 PTSL Jakbar di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar.

Jakarta –  Meski program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuai banyak pujian secara luas, hal tersebut tak mengartikan PTSL nihil persoalan dalam prosesnya. Salah satunya adalah ketika proses pengukuran mulai dilakukan.

Sejumlah warga dilaporkan mengeluh karena jadwal pengukuran tak mengikuti berkas permohonan sudah lebih dulu masuk. Sebagian warga yang berkas permohonannya sudah lebih dulu masuk namun bidang tanah belum juga diukur. Sementara ada kelompok warga lain yang berkasnya belakangan masuk justru bidang tanahnya sudah diukur.

“Harus kami akui keluhan warga terkait sistem pengukuran bidang tanah PTSL memang terjadi. Kewajiban kami untuk mendengar dan menampung keluhan mereka untuk kemudian dicarikan jalan keluar penyelesaiannya,” aku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna kepada awak media saat meninjau basecamp Tim 1 PTSL Jakbar di Gedung Karang Taruna Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar, Selasa (31/7) sore.

Basecamp Tim 1 PTSL Jakbar di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar.

Dikatakan Nandang, model pengukuran bidang tanah PTSL yang memakai metoda sistematis memang belum dipahami sebagian warga. Kebanyakan dari warga masih berpikir model pengukurannya sama seperti yang diterapkan pada Proyek Nasional Agraria (PRONA).

“Kalau PTSL itu metoda pengukurannya sistematis per wilayah sementara PRONA per bidang. Misalnya, di satu RW ada lima warga yang mengajukan, di PTSL pengukuran sistematis harus satu area di RW tersebut diukur,” jelasnya.

“Metoda ini berfungsi untuk memeroleh kepastian dan kejelasan letak batas bidang-bidang tanah di area RW tersebut sebagai upaya memenuhi persyaratan kadastral,” sambungnya lagi.

BACA JUGA:

Pola pengukuran seperti ini, terus Nandang, memang tak serta merta mengikuti alur berkas yang sudah masuk ke tim PTSL dari kantor pertanahan. Pasalnya, petugas ukur program PTSL adalah pihak swasta yang memenangi tender pengukuran bidang tanah proyek PTSL.

“Petugas ukur PTSL adalah pihak ketiga dan mereka melakukan pengukuran berdasarkan pemetaan wilayah kerja,” ujar Nandang.

“Jadi tak heran jika ada warga yang mengeluh berkasnya sudah lama masuk tapi tanahnya belum diukur, sementara ada warga yang berkasnya belakangan masuk sudah lebih dulu diukur,” sambungnya lagi.

Kepala Kantor Pertanahan Jakbar, Nandang Agus Taruna (baju putih) di basecamp Tim 1 PTSL Jakbar, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar.

Lebih lanjut jebolan Teknik Geodesi ITB ini mengatakan, untuk mengantisipasi persoalan tersebut agar tak menyeruak di Jakarta Barat, saat ini Kantah Jakbar sudah melakukan pola pembagian kerja tim pengukuran.

Dari 10 tim kecil yang bertugas menyelesaikan 10.000 bidang pengukuran sistematis, dua tim di antaranya ditugaskan menelusuri berkas sebelum melakukan pengukuran.

“Kuota PTSL Jakbar tahun 2018 ada 70.000 bidang. Berarti ada 70 tim kecil pengukuran. Dari situ kita bagi lagi 56 tim bertugas melakukan pengukuran sistematis dan 14 tim lagi bertugas menelusuri berkas untuk sikronisasi data hasil pengukuran,” ungkap Nandang.

“In Syaa Allah pola pembagian kerja seperti ini bisa meminimalisir keluhan warga yang berkasnya sudah lama masuk tapi tanahnya belum didatangi petugas ukur PTSL,” tutupnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *