Dugaan Pungli, Kantah Kota Depok Loloskan Pengukuran Banyak Bidang Tanpa Siteplan

Permohonan pengukuran 16 dan 19 bidang di Kota Depok yang diloloskan tanpa rekomendasi siteplan dari Distarkim Kota Depok.

Depok – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok diketahui meloloskan dua permohonan pengukuran untuk 16 bidang dan 19 bidang tanpa menyertakan siteplan atau perencanaan lahan rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok. Kedua permohonan tersebut berada di Cilodong dan Cinere dan diajukan pada tahun 2017.

Berdasarkan informasi yang didapat narasumber topikonline.co.id di lingkungan dalam Kantah Kota Depok, permohonan 16 bidang untuk pengukuran di Cinere diajukan pemohon bernama Hilman Saputra.

Sementara permohonan 19 bidang untuk pengukuran di Cilodong diajukan pemohon atas nama Hj Asiyah Cs. Setiap bidang tersebut, lanjutnya, memungut biaya tak resmi (pungli) paling kecil Rp2.000.000.

“Pengukuran banyak bidang di satu lokasi itu wajib menyertakan rekomendasi siteplan dari Distarkim. Tapi kenyataannya ada yang diloloskan tanpa siteplan. Kenapa? Karena setiap bidang yang dimohonkan itu ada hitungan uang amplop untuk orang dalam di Kantah Kota Depok,” ungkap narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan untuk alasan keamanan.

“Angka uang amplop tiap bidang itu paling kecil Rp2.000.000 dan seluruhnya dikumpulkan oleh oknum pegawai Seksi Infrastuktur Pertanahan berinisiap EF. Berkas permohonan saat ini juga sudah berjalan karena sudah diparaf ES selaku Kepala Seksi Infrastuktur Pertanahan Kantah Kota Depok,” sambungnya lagi.

BACA JUGA:

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Depok, Edi Suwardi, ketika dikonfirmasi via telepon mengakui permohonan pengukuran untuk banyak bidang harus melampirkan siteplan dari Distarkim. Namun terkait dua permohonan untuk 16 bidang dan 19 bidang yang dimaksud di atas, dirinya membantah sudah menandatangani.

“Pengukuran banyak bidang memang wajib menyertakan siteplan dari Distarkim. Tapi untuk permohonan pengukuran 16 bidang di Cinere dan 19 bidang di Cilodong saya merasa tidak menandatangani. Bukan paraf saya itu,” kilah Edi.

Saat berita ini dibuat, Kepala Kantah Kota Depok, Sutanta, masih belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan kasus pungli ini.

Secara terpisah, Deputi Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat untuk Transparansi (LSM FORSI) Joni M, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi dan data kasus dugaan pungli di pengukuran Kantah Kota Depok.

“Kami sudah terima kasus ini dan akan menindaklanjuti ke Kantah Kota Depok, Distarkim Kota Depok dan Kejari Kota Depok,” tegas Joni.

“Secara kasuistik, persoalan ini memang sudah melanggar prosedur aturan yang berlaku. Tapi tetap bisa lolos karena ada laporan dugaan pungli untuk melancarkan permohonan yang diajukan. Ini yang akan kami dalami,” sambungnya lagi.

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *