Diisukan Masuk ‘Gerbong’ Menteri ATR/BPN, LSM FORSI Tetap Tuntut Deni Santo Dilengserkan

  • Whatsapp
Kepala Kantah Kabupaten Bekasi, Deni Santo, yang dikabarkan jadi salah satu bagian 'gerbong' Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.

Bekasi – Kasus terciduknya tiga pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi dan seorang office boy BRI oleh tim Saber Pungli masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Dari empat orang yang terciduk, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak ditahan meski ada barang bukti uang tunai Rp10.000.000 dan rekaman CCTV.

Terkait kasus ini, Deni Santo sebagai Kepala Kantah Kabupaten Bekasi memang sudah beberapa kali dipanggil, baik ke Inspektorat Kementerian ATR/BPN maupun ke Polres Bekasi sebagai saksi. Namun setelah itu semuanya langsung kembali ke kondisi wajar seperti tak pernah terjadi apa-apa.

“Inilah pertanyaan besar kami sebagai LSM independen yang selalu memperjuangkan adanya transparansi di birokrasi negeri ini. Padahal kami mencatat ada sejumlah temuan lain yang membuktikan ketidakmampuan Deni Santo memenej kantor pertanahan kelas A di Kabupaten Bekasi,” tutur Ketua Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat untuk Transparansi (LSM FORSI), Josmar S kepada topikonline.co.id, Kamis (29/3).

“Di awal kasus terungkap saja ada banyak media massa yang mem-publish kasus ini. Sekarang, sudah sepekan tak ada lagi pemberitaan yang mem-follow up kejadian tersebut. Kita boleh patut menduga ada sesuatu namun tak boleh menuduh,” imbuhnya lagi.

Menurut Josmar, perkembangan kasus OTT di Kantah Kabupaten Bekasi yang berangsur-angsur mulai adem bisa jadi juga karena kuatnya arus yang dimiliki Deni Santo di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pasalnya, sambung Josmar, berdasarkan informasi yang didapat LSM FORSI dari sumber yang berada di dekat pusat kekuasaan kementerian tersebut, Deni Santo disebut-sebut termasuk bagian dalam ‘gerbong’ Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.

“Informasi yang kita dapat dan kemungkinan besar sahih, Deni Santo bisa lompat dari Kantah Kabupaten Pemalang yang kelas C ke Kabupaten Bekasi yang kelas A karena ‘ditiup’ Menteri Sofyan Djalil. Dan isu ini informasinya berkat cawe-cawe istri Deni Santo yang kebetulan salah satu pejabat eselon II di Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

“Makanya jadi muncul dugaan kuat sulit melengserkan Deni Santo meski ada banyak persoalan ketidakmampuan manajerial yang membelitnya. Kecuali Presiden Joko Widodo me-reshuffle kabinet dan mengganti Sofyan Djalil” ucap Josmar.

BACA JUGA:

Namun begitu, sambungnya, sebagai LSM pihaknya tak kan kendor untuk memantau perkembangan kasus di Kantah Kabupaten Bekasi. Termasuk juga memonitor potensi sanksi disiplin internal yang akan diberikan ke Deni Santo.

“Sekarang posisi Sekjen dan Irjen di Kementerian ATR/BPN memang masih kosong dan masih proses seleksi lelang. Tapi masih ada Inspektorat Wilayah I dan Kanwil BPN Jawa Barat yang bisa merespon baik persoalan ini,” kata Josmar.

“Dan kami juga tetap akan memperjuangkan tuntutan kami agar Deni Santo segera dilengserkan dari jabatannya di Kantah Kabupaten Bekasi.”

“LSM FORSI juga sudah mengirimkan pesan tentang ini ponsel Menteri Sofyan Djalil. Meski Pak Menteri masih bungkam, namun pesan itu sudah berstatus terkirim dan kami yakin beliau juga sudah membacanya,” imbuhnya lagi menutup pernyataan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *