Kantah Jaksel Terbitkan 38 Sertifikat BMN Sepanjang Tahun 2017

Lahan bekas kantor wali kota Jakarta Selatan di Jl Trunojoyo yang saat ini tengah dibangun Gedung Sekretariat ASEAN sudah diterbitkan sertifikat BMN baru atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Luar Negeri.

Jakarta – Menutup tahun anggaran 2017, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Selatan merampungkan sekitar 80% dari target kegiatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN).

Yang terbaru adalah penyelesaian sertifikasi BMN yang dikuasai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kawasan Cilandak Barat dan Lebak Bulus serta lahan bekas kantor wali kota Jakarta Selatan di Jalan Trunojoyo.

“Total ada 38 bidang BMN yang sudah kita sertifikasi pada tahun 2017. Terakhir adalah penyelesaian sertifikasi lahan bekas kantor wali kota Jakarta Selatan di Jalan Trunojoyo seluas 1,3 ha dari Pemprov DKI ke Pemerintah RI Cq Kementerian Luar Negeri,” kata Plt Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Masyhuri di ruang kerjanya, belum lama ini.

BACA JUGA:

Di tahun 2017, lanjut Masyhuri, Kantah Jaksel kali pertama merampungkan pekerjaan sertifikasi BMN pada 8 November untuk lahan seluas 51.328 m2. Lahan tersebut berlokasi di Komplek Kostrad Petukangan Utara dan sudah tersertifikasi hak pakai dengan nomor 00057 atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan.

Berselang lima hari kemudian juga diterbitkan sertifikasi hak pakai bidang nomor 00107 seluas 11.170 m2 di Tanjung Barat atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian PUPR.

BACA JUGA: 

Masih di tanggal yang sama, sambung Masyhuri, Kantah Jaksel juga menerbitkan empat sertifikat hak pakai lain yang juga atas nama Pemerintah RI Cq Kementerian PUPR. Ke-empat sertifikat BMN itu dua bidang lokasinya berada di Ragunan, dan masing-masing satu bidang di Lenteng Agung dan Kebagusan.

“Saat menerima jabatan Plt kepala kantor pada September 2017, saya sudah menyadari ada setumpuk pekerjaan sertifikasi BMN yang belum rampung. Karena itu saya berusaha kebut penyelesaiannya agar tidak jadi PR tertunda setelah pergantian tahun,” ungkap pria jebolan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) angkatan 1995 ini.

“Apalagi saya tahu penyelesaian tugas ini berarti memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, sekaligus mengamankan BMN berupa tanah,” imbuhnya lagi.

“Dan saya merasa lega karena bisa cukup banyak menyelesaikan pekerjaan ini meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai Plt kepala kantor,” demikian Masyhuri.

 

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *