Kuasa Hukum CR Minta Kejelasan BAP

Terdakwa Christoforus Richard (CR) di Pengadilan Jakarta Selatan. Photo : TOPIK/Adang Sumarna

    Terdakwa Christoforus Richard (CR) di Pengadilan Jakarta Selatan. Photo : TOPIK/Adang Sumarna

 

Lazimnya dalam sebuah persidangan, penggunaan Pasal KUHP haruslah jelas. Karena perbedaan penggunaan pasal-pasal yang berbeda konsekuensinya adalah perbedaan inti dari pasal itu sendiri. Hal inilah yang disinggung Sirra Prayuna dalam perkara pidana dengan Nomor:1080/PID/2017/PN.Jaksel kepada wartawan usai sidang Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ruang sidang 4, Selasa (21/11) sore.

“Kalau dilihat dari hukum acara perkara jelas ini perkara pemalsuan dokumen. Tetapi seluruh BAP yang ada, baik itu saksi atau terdakwa sebenarnya perkaranya lebih mengarah kepada pasal 266 atau keterangan palsu,” ujar Sirra sebagai kuasa hukum terdakwa Christoforus Richard (CR).

Perkara ini sebenarnya secara keperdataan dan TUN sudah selesai yang dimenangkan CR baik dari tingkat peradilan tingkat I, banding sampai PK. “Itu sudah selesai, tapi kami juga heran, orang yang dimenangkan secara hukum kemudian dicari-cari lagi permasalahannya dengan surat pernyataan,” lanjut Sirra.

Contohnya apa tidak menerbitkan satu hak, didalam penelitian BPN terhadap pembatalan sertifikat milik perusahaan yang lain, ditegaskan tidak ada satu pertimbanganpun di dalam keputusan BPN atas Pembatalan itu, hasil penelitian tgl 13 Oktober tercantum surat ini, yang menjadi pokok masalahnya. Tapi ini dipaksakan, perkara ini sangat dipaksakan.

“Jelas tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu kami akan berjuang habis-habisan untuk  menegakkan nilai-nilai keadilan”.

Oleh karenanya, pihaknya meminta majelis hakim untuk memanggil penyidik untuk dihadirkan dalam proses persidangan berikutnya.

Sirra Prayuna menerangkan saksi yang dihadirkan pada hari ini, tidak tahu perkara apa yang disidangkan hari ini, tidak tahu saksi dipanggil sebagai saksi dalam tindak pidana apa, terkait laporan siapa. Ini aneh karena BAP semua dibuat oleh penyidik.

Justru kontek masalah yang menjadi dugaan tindak pidana yang dipersangkakan pada saat proses penyidikan yang sekarang didakwa, sama sekali saksi tidak tahu. Bisa dibayangkan saksi itu adalah orang yang melihat, mengetahui, mendengar dan mengalami secara langsung suatu pristiwa pidana, Sehingga ia jadi penting untuk didengar keterangan dihadapan persidangan.

Pihaknya meminta majelis hakim untuk hadirkan penyidik. Agar permasalahan ini jelas.”Kami akan meminta terus itu ke majelis hakim untuk hadirkan penyidik. Dan kami yakin, majelis hakim mengabulkan, agar terang benderang permasalahan ini,” tegasnya.

Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pasal 263 tapi di BAP pasal 266. Artinya, saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Apa main comot saja pasal 263 dan pasal 266 hilang, kemudian perkara dilanjutkan atau tidak tiba-tiba muncul pasal 263 dalam perkara pasal 266.

Direncanakan selain hadirkan penyidik sebagai saksi, tim kuasa hukum Christoforus Richard (CR) juga meminta majelis hakim untuk hadirkan 48 saksi lainnya kembali dalam persidangan berikutnya. [Adang]

 

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *