Bambang Widjojanto Dilaporkan Ke PERADI

0

JAKARTA – Tim kuasa hukum Indonesia Maju melaporkan Bambang Widjojanto ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan.

Laporan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum DPN PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan didampingi Zul Armain Aziz dan R. Dwiyanto Prihartono.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Indonesia Maju, Sandi Situngkir mengatakan, Bambang Widjojanto sebagai pengacara capres Prabowo-Sandi, dilaporkan karena diduga melanggar kode etik profesi advokat.

“Rekan sejawat Bambang Widjojanto telah melanggar kode etik profesi advokat lantaran masih menjabat di TGUPP,” ujarnya kepada wartawan, di Grand Soho Slipi Tower, Jakarta Barat, Kamis (13/6/2019).

Tetapi yang bersangkutan, lanjut Sandi, juga menjadi kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum 2019.

Namun Bambang tutur Sandi masih berstatus pejabat publik meski sudah mengajukan cuti ke pada Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kalau cuti, tapi yang bersangkutan, statusnya itu, masih pejabat negara. Kalau definisi jasa hukum itu, per 22 Mei dia sudah teken kuasa disitu yang kita tengarai, bahwa rekan kami BW itu melakukan pelanggaran kode etik undang – undang advokat itu,” jelasnya.

Selain itu, yang bersangkutan secara jelas mempersepsikan MK itu sebagai lembaga peradilan sama seperti rezim korup.

“Itu betul – betul sangat merendahkan pengadilan. Artinya bahasa itu seolah – olah, mengajak semua publik untuk mempersepsikan MK untuk tidak dipercayai lagi,” terangnya.

Kendati demikian, jika lembaga – lembaga negara tidak dipercayai itu artinya, kita sebagai negara hukum sudah tidak bisa menegakkan marwah hukum tersebut.

Sehingga, dengan adanya pelanggaran itu, konsekwensinya, bisa saja dia di berhentikan secara tetap dari advokat Indonesia.

“Hakim MK, bisa memerintahkan yang bersangkutan, untuk dilakukan penyelidikan di kepolisian negara terkait dengan pelanggaran undang – undang kehakiman itu,” bebernya.

Untuk itu, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, langkah selanjutnya yang bakal diambil Sandi adalah, mengirim surat ke lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

“Supaya, MK bisa melakukan penindakan tegas, ketika pelanggar melakukan praktek profesi pada lembaganya,” tandasnya.

Menanggapi laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut, Ketua Umum DPN PERADI, Fauzie Yusuf Hasibuan mengatakan, akan segera menindaklanjuti pelaporan tersebut.

“Kami akan segera menindaklanjuti laporan ini, intinya supaya jangan terlalu lama,” pungkasnya. @fernang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here