Kurangi Sengketa Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian PTSL

0
Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto.

Tangerang – Kementerian ATR/BPN terus ngebut menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pemerataan pendaftaran tanah yang saat ini baru berada di kisaran 50 persen.

Hal ini disampaikan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto, usai memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Selasa (26/2).

Selain itu, kata Agus, yang menghambat proses pendaftaran tanah mayoritas saat ini juga akibat beragamnya hak dasar dan statusnya masih absurd.

“Ada girik, ada garapan, ada segala macam. Kondisi yang seperti ini menyebabkan rawan sengketa. Kalau ada itikad baik, maka sengketanya bisa selesai. Tapi, ada juga yang dibuat-buat,” kata Agus.

“Nah, melalui PTSL bisa kita selesaikan untuk mengurangi sengketa dan mencegah adanya oknum-oknun yang bermain-main dengan tanah,” imbuhnya lagi.

Untuk itu, sambungnya, Kementerian ATR/BPN juga sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri.

“Kalau ada orang membuat yang tidak benar, dengan tanda petik disebut mafia, akan kita berantas,” kata Agus.

“Untuk urusan administratif menjadi kewenangan ATR/BPN, sedang untuk pidana menjadi wewenang kepolisian,” tambahnya.

Program pemberantasan mafia tanah ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pemberantasan mafia tanah serta penyelesaian sengketa pertanahan.

“Saya kira ke depannya tidak ada lagi mafia tanah sehingga dapat menjamin kelancaran program PTSL,” Agus berujar.

Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Provinsi Banten serta Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. bem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here