Kabintaldam Jaya Beri Ceramah Mental Kejuangan di Yonarhanud 6/BAY 

0

Tanjung Priok – Sebanyak 106 prajurit dan 13 anggota Persit KCK yang dipimpin Danyon Arhanud 6/BAY menerima ceramah Pembinaan Mental dan Ideologi Kejuangan (Bintalidjuang) yang disampaikan Kabintaldam Jaya di Aula Yonarhanud 6/BAY, Tanjuk Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/01/2019).

Danyon Arhanud 6/BAY Letkol Arh Uun Samson S, dalam sambutannya mengajak prajurit dan anggota Persit untuk menyimak dan menanyakan hal yang belum dipahami. “Ceramah ini sangat baik sebagai tambahan wawasan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai prajurit maupun sebagai keluarga. Maka simak dengan baik setiap penjelasan dan tanyakan bila ada hal yang belum paham,” kata Danyon.

Sementara, Kabintaldam Jaya Kolonel Inf Sarwoyadi dalam ceramahnya yang berjudul ‘Meningkatkan Jiwa Militansi Prajurit Guna Mewujudkan Netralitas TNI,’ mengatakan, militansi prajurit sebagai elemen tak berwujud merupakan modal utama menciptakan tentara profesional.

“Militansi prajurit merupakan elemen penting dari aset tidak berwujud yang harus selalu dipelihara dan ditingkatkan, karena menjadi modal utama untuk mengantarkan prajurit menjadi tentara profesional. Daya tempur tidak dihitung dari persenjataan semata, melainkan dari jiwa militan prajuritnya juga,” ujarnya.

Menurutnya, jelang Pemilu mendatang, prajurit TNI harus mampu mempertaruhkan Netralitas TNI. “Kekuatan untuk bersikap netral dalam Pemilu nanti, sikap tidak mudah goyah dan tidak mudah terpengaruh oleh siapapun adalah bagian dari militansi,” urainya lagi.

Dalam ceramah itu juga diuraikan sejumlah larangan bagi para prajurit dan PNS TNI dalam politik seperti menjadi anggota KPU, Panwaslu, PPK, PPS dan KPPS baik secara perorangan maupun menggunakan fasilitas TNI.

“Selain itu, prajurit TNI juga dilarang berada di tempat penyelenggaraan Pemilu dan TPS saat pemungutan suara, dilarang menyambut dan mengantar peserta Pemilu termasuk kontestan dari TNI, dilarang sebagai juru kampanye dan tim sukses kandidat,” tegasnya.

Berbeda bagi PNS dan keluarga prajurit TNI yang tetap berhak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi nanti, menurut Kabintal, secara undang-undang memiliki kebebasan untuk memilih. “Bagi PNS, istri atau suami atau anak prajurit TNI, berhak memilih, insitusi TNI atau satuan TNI dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih tersebut,” pungkasnya. fer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here