Pengamat Hukum Nilai Penahanan Setya Novanto dalam Kondisi Sakit Berlebihan

0
Setya Novanto dipindahkan dari RSCM dengan status tahanan KPK.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Surat itu dikeluarkan penyidik terhitung sejak Jumat, 17 November 2017. Namun, penahanan dibantarkan karena Setya Novanto harus menjalani perawatan. Surat perintah penahanan yang dikeluarkan pada saat Setya Novanto sedang sakit dinilai percuma.

“Percuma menahan SN dalam keadaan Sakit. Seseorang tersangka yang menjalani masa penahanan pada semua tingkatan, penyidikan, penuntutan dan persidangan lazimnya di rutan manakala dalam keadaan sehat,” ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Petrus Balla Pattyona, Jumat (17/11).

Bahkan Petrus menilai tindakan tersebut sebagai langkah yang berlebihan. “Penahanan seseorang Tersangka dalam keadaan sakit semisal SN sungguh berlebihan karena biasanya seseorang awalnya ditahan harus dalam keadaan sehat dan bila sakit selama dalam tahanan barulah dibantarkan dan tidak dihitung full sebagai masa penahanan,” jelas Petrus.

Ia mengatakan, tindakan subjektif penyidik mengesankan bahwa Setya Novanto adalah target yang dihukum dengan berbagai cara. Dijelaskannya, selama ini seorang tersangka yang ditahan awalnya harus sehat, lalu apabila kondisi kesehatannnya memburuk baru dirujuk ke RS.

“Selama ini seseorang bila hendak ditahan biasanya ada tim medis yang memeriksa kesehatannya dan bila tim medis menyatakan sehat dibuat, baru ditandatangani Surat Penahanannya dan Berita Acaranya,” terang Dosen Hukum Pidana tersebut.

Ia menilai, KPK mengubah kebiasaan proses penegakan hukum yang berlaku selama ini. “Penyidik KPK sudah membalikan kelaziman tentang penahanan seseorang dalam keadaan sehat menjadi orang sakit pun bisa ditahan,” ujar Advokat senior ini. Menurutnya, KPK wajib menghormati hak Setya Novanto untuk menjalani perawatan medis terlebih dahulu.

“Sejahat-jahatnya Setya Novanto walau belum tentu terbukti bersalah seharusnya hak-hak hukum dan demi kemanusiaan yang adil beradab, SN dibiarkan untuk menjalani perawatan dulu. Supaya kalau sudah sehat dapat menjalani proses hukum yang disangkakan kepadanya walau belum tentu terbukti karena harus berpegang pada azas presumption of innocent,” kata Petrus Pattyona.

BACA JUGA: Setya Novanto Resmi Jadi Tahanan KPK

Dia kemudian menjelaskan, penahanan seseorang tersangka dalam semua tingkatan yaitu penyidikan, penuntutan dan persidangan harus sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 24-29 KUHAP. “Syarat seseorang ditahan harus terpenuhi syarat objektif artinya pasal yang disangkakan ancaman pidananya lima tahun atau lebih dan syarat subjektifitas penyidik,” jelas dia.

Syarat subyektif tersebut, kata dia, misalnya karena ada kekhawatiran penyidik bahwa tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempersulit pemeriksaan dan mengulangi tindak pidana. Namun, kata dia, Subjektifitas penyidik termasuk juga ingin memamerkan kekuasaannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here